Pertanyaan:

Sejak Obama mengambil alih pemerintahan Amerika Serikat (AS), ada beberapa pernyataan oleh pejabat AS dan juga Hamid Karzai yang mengindikasikan memburuknya hubungan antara AS dan Karzai. Di samping itu, pendekatan Karzai ke Rusia dan Cina seperti yang terlihat dalam ucapannya tentang pasokan senjata ke Afghanistan dengan menggunakan posisi Afghanistan sebagai anggota penting dalam Kelompok Shanghai.
Apakah memburuknya hubungan AS dan Karzai adalah tanda-tanda bahwa AS tidak lagi menginginkan Karzai dengan cara melarang pencalonannya kembali atau menjatuhkannya dalam pemilu mendatang? Atau dengan membunuhnya? Atau semua ini hanya sekedar sandiwara yang sama-sama telah diketahui untuk menunjukkan kepada rakyat Afghanistan bahwa hubungan Karzai dan AS telah memburuk? Dengan demikian Karzai bisa lebih diterima oleh rakyat Afghanistan sehingga bisa memenangkan pemilu? Lebih jauh lagi, apakah Amerika bisa menemukan boneka yang lebih loyal ketimbang Karzai, dan siapakah dia?

Jawab:

Pertama-tama perlu diingat bahwa kebijakan Partai Demokrat terhadap Afghanistan berbeda secara mendasar dengan kebijakan pemerintah AS pimpinan Bush. Joseph Biden, wakil presiden AS yang baru adalah tokoh Partai Demokrat yang memonitor masalah Afghanistan dan vokal mengkritik kebijakan Bush di Afghanistan. Harian New York Times melaporkan kunjungan Joseph Biden dan senator AS lainnya ke Afghanistan pada bulan Februari tahun lalu dimana dalam acara makan malam, mereka ‘menginterogasi’ Karzai tentang kebobrokan pemerintahan Afghanistan. Karzai menolak tuduhan itu yang akhirnya memicu kemarahan Biden sehingga Biden sempat berkata, “Makan malam telah berakhir” dan dengan itu berakhirlah kunjungannya lebih cepat daripada jadwal yang ditentukan!

Harian yang sama pada tanggal 8 Februari 2009 mengatakan bahwa: “Situasi telah berubah bagi Karzai dan Afghanistan dimana Karzai merasa bahwa dirinya tidak lagi diinginkan baik oleh Washington dan oleh rakyatnya sendiri.” Selanjutnya, “Obama sendiri berpendapat bahwa Karzai tidak lagi bisa dipercaya.” Menlu Hillary Clinton juga diberitakan berkata, “Karzai memimpin bangsa narkotik.” NYT berkesimpulan, “AS kecewa dan khawatir akan kemungkinan kekalahan dalam perang di Afghanistan. Untuk itu ada kemungkinan bahwa Karzai akan diganti dan AS akan berurusan langsung dengan pimpinan propinsi dan regional.”

Namun demikian, pemerintahan Obama tetap menjadikan Afghanistan sebagai prioritas nomor satu dalam pelaksanaan kebijakan luarnegerinya. Pemerintahan AS yang baru ini ingin melakukan perubahan yang mendasar terhadap Afghanistan sesuai dengan janji yang dilontarkan Obama pada masa kampanyenya dulu. Karzai, di lain pihak, menyadari realitas ini dan mengetahui bahwa sebagai boneka AS dia tidak bisa meminta tolong kepada negara tetangganya seperti Rusia dan Cina untuk mempertahankan kekuasaannya dan dia juga tidak menguasai satu pun kota Afghanistan. Di samping itu, Karzai juga menyadari bahwa ia sangat tergantung kepada kekuatan militer AS untuk tetap berkuasa.

Dengan demikian, hubungan Karzai antara Rusia dan Cina bisa dipahami bahwa sebenarnya hal ini sudah direstui oleh AS sebagai bagian dari usaha AS untuk mencari dukungan dari dua negara tersebut dalam perangnya menghadapi Taliban. Sedangkan penerimaan Afghanistan sebagai anggota kehormatan dalam Kelompok Kerjasama Shanghai (SCO) oleh Rusia tidak bisa diartikan bahwa Karzai mampu melepaskan dirinya dari AS. Yang terjadi adalah Rusia sengaja membiarkan boneka AS untuk memasuki SCO untuk memastikan keamanan bagi SCO itu sendiri. Ini juga tidak berarti bahwa Rusia tidak berusaha mempengaruhi negara boneka AS. Ini hanya berarti bahwa Rusia untuk saat ini tidak berusaha untuk menancapkan pengaruh di Afghanistan.

Mengenai kabar bahwa Rusia menyetujui adanya pemasokan senjata ke Afghanistan, dan surat Presiden Medvedev kepada Karzai mengenai kesediaan Rusia untuk bekerjasama dengan Afghanistan menunjukkan bahwa AS sendirilah yang sebenarnya meminta bantuan Rusia untuk memberikan suku cadang peralatan militer Afghanistan yang mayoritas berasal dari Rusia. Analisa ini diperkuat dengan adanya pernyataan jubir pemerintahan Karzai yaitu Humayun Hamid Zadeh yang berkata, “Meskipun Karzai meminta bantuan Rusia dalam bidang pertahanan, Afghanistan tetap memiliki komitmen untuk menjaga hubungan dengan NATO dan AS.” Disamping itu ia melanjutkan, “Permintaan kepada Rusia lebih bersifat teknik, yaitu pemasokan suku cadang peralatan militer untuk pesawat terbang dan tank tempur buatan Rusia. Dalam hal strategi, tentu kami masih berkomitmen kepada NATO dan AS.” Sang jubir merujuk kepada peralatan militer Afghanistan yang mayoritas adalah buatan Rusia. Maka hubungan Karzai dengan Rusia lebih bersifat rutinitas dan bukan mengindikasikan adanya konflik global.

Maka bisa dikatakan bahwa Karzai saat ini sedang menghitung hari-hari berakhirnya kekuasaannya di Afghanistan dan mengetahui bahwa pemerintahan Obama telah memutuskan untuk melakukan perubahan termasuk terhadap dirinya. Kritik Karzai terhadap AS hanyalah sandiwara untuk menunjukkan seakan-akan bahwa dia adalah presiden yang sebenarnya.

Dengan kata lain, pemerintahan Obama berniat untuk mencari sosok baru selain Karzai yang telah hangus kegunaannya dan tidak cocok untuk meneruskan perannya sebagai presiden.

Mengenai wajah baru penggantinya, AS sedang mencari kandidat yang bisa diterima oleh rakyat Afghanistan ketimbang Karzai yang sosok kebonekaanya terlalu jelas. Ketenaran dari calon presiden Afghanistan sangat tergantung dari garis keturunan pashtun karena suku pashtun adalah suku terbesar di Afghanistan. Maka tokoh capres dari suku lain seperti Uzbek, Hazara, Tajik yang minoritas seperti Younis Qanuni, Qayyum Faheem (tangan kanan Ahmad Shah Masood yang terbunuh beberapa tahun yang lalu), atau Ismail Khan (gubernur Heart), Rashid Dostum, Burhanudin Rabbani atau siapapun dari Aliansi Utara yang berkonspirasi dengan AS dalam menggulingkan Taliban seusai perang di tahun 2001.

Menurut informasi yang ada hingga kini, nampaknya Ali Ahmed Jalali, bekas Mendagri Afghanistan adalah calon terkuat yang didukung AS untuk mengganti Karzai dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan dalam bulan Agustus atau September. Ini karena ia beretnik Pashtun dan juga memiliki pengalaman militer sehingga menjadi incaran AS. Sedangkan warga Pashtun yang lain tidak memiliki atribut yang seideal Jalali untuk AS menurut kami.

Namun situasi politik bisa berubah cepat dan apabila AS belum menemukan kandidat yang cocok maka Karzai masih akan tetap menduduki kursi kepemimpinan. Dengan kata lain, Karzai tinggal menunggu waktu saja. Mengenai kemungkinan terbunuhnya Karzai adalah kecil karena selama ini ia adalah boneka dan pegawai AS yang setia.

Kesimpulannya, apa yang nampak sebagai konfrontasi Obama vs Karzai tidak lain adalah sandiwara untuk memberi kesan bahwa kursi kepresidenan adalah riil dan bukan sekedar boneka. Di samping itu kami juga mengatakan bahwa presiden Obama berniat untuk merubah haluan kebijkana Bush di Afghanistan yang gagal total. Maka prasyarat utama dalam perubahan adalah mengganti Karzai sehinga AS berharap bisa merubah situasi Afghanistan dan mengurangi tekanan terhadap militer AS dan sekutunya.

16 Safar, 1430 H

10 Februari, 2009 M

Soal :

Ada kalangan tertentu yang menyatakan, bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap keyakinan. Bahkan, negara juga tidak boleh menghukumi keyakinan rakyatnya. Benarkah demikian?

Jawab:

Pandangan seperti ini tentu tidak mempunyai dasar hukum dalam Islam, dan karenanya tidak ada nilainya sama sekali dalam pandangan Islam. Selain itu, pandangan ini juga merupakan turunan dari prinsip kebebasan beragama yang bertentangan dengan Islam.

Dalam pandangan kaum Kafir Kapitalis, yang menjadikan Liberalisme (kebebasan) sebagai pandangan hidup mereka, maka setiap manusia mempunyai kebebasan yang menjadi hak hidup mereka. Dari sinilah, lahir kebebasan beragama, yang berarti bebas sebebas-bebasnya, baik bebas tidak beragama (bebas menjadi ateis), bebas pindah-pindah agama (bebas menjadi murtad) maupun bebas mengubah dan mengutak-atik agama (bebas menistakan agama). Dalam pandangan kaum Kafir Kapitalis, yang memang menjadikan Sekularisme sebagai basis ideologi mereka, memang bisa dinalar, karena agama memang tidak mempunyai tempat dalam kehidupan mereka, selain sebagai urusan pribadi. Inilah prinsip dasar Sekularisme, yaitu fashlu ad-din ‘an al-hayat (pemisahan agama dari kehidupan).

Kebebasan beragama seperti ini, yang berarti bebas menjadi ateis, bebas menjadi murtad dan bebas mengacak-acak agama jelas bertentangan dengan Islam. Bahkan, tidak bisa diterima oleh setiap orang yang beragama sekalipun. Al-Qur’an telah menegaskan:

“Siapa saja yang ingin (beriman), maka hendaknya beriman, dan siapa saja yang ingin (menjadi kafir), maka hendaknya dia kafir.” (Q.s. al-Kahfi: 29)

yang berarti menjadi Mukmin dan Kafir memang merupakan pilihan masing-masing orang. Meskipun demikian, pilihan menjadi Kafir yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini, menurut para mufassir, bukan berarti izin dan legalitas (tarkhish) serta pilihan (takhyir) untuk menjadi Kafir. Sebaliknya, pilihan yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini berarti ancaman (tahdid) dan peringatan keras (tahdzir).[1] Sebab, setelah Allah menyatakan pilihan Iman dan Kufur, Allah mengancam mereka yang Zalim, apalagi Kafir, dengan ancaman neraka, dengan firman-Nya:

“Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek..” (Q.s. al-Kahfi: 29)

Karena itu, untuk menjadi Mukmin atau Kafir jelas merupakan pilihan pribadi masing-masing orang. Dengan kata lain, bukan kehendak, apalagi paksaan Allah. Hanya saja, konsekuensi dari pilihan Iman dan Kufur tersebut jelas. Bagi orang yang memilih menjadi Kafir, maka baginya kelak di akhirat adalah neraka. Itulah konsekuensinya.

Nas-nas al-Qur’an yang senada dengan ini jumlahnya pun sangat banyak. Namun, nas-nas syariat tidak hanya berhenti sampai di situ. Rasulullah saw. misalnya, dengan tegas menyatakan:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (رواه البخاري).

“Siapa saja yang menukar agamanya (murtad), maka bunuhlah dia.” (Hr. Bukhari)

Itu artinya, begitu seseorang memutuskan untuk memeluk Islam, maka dia harus terikat dengan Islam, dan tidak boleh berpindah-pindah agama dengan seenaknya. Jika seseorang murtad sekali, maka dia harus diminta oleh negara untuk bertaubat, dan diberi waktu selama tiga hari. Jika dia mau kembali, maka dia harus diterima. Namun jika tetap tidak mau, maka dia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus dihukum mati oleh negara.

Inilah yang dipraktikkan ‘Umar bin al-Khatthab ketika menjadi Khalifah. Kepada utusan walinya, ‘Umar memberikan instruksi:

هَلاَ حَبَسْتُمُوْهُ ثَلاَثاً، وَأَطْعَمْتُمُوْهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا، وَاسْتَبْتُمُـوْهُ لَعَـلَّهُ يَتُوْبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟

“Mengapa kalian tidak memenjarakannya selama tiga hari. Memberinya makan setiap harinya dengan roti, dan memintanya bertaubat agar dia bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah?” (Hr. as-Syafi’i)[2]

Inilah ketentuan yang jelas dan tegas di dalam Islam. Karena itu, dalam pandangan Islam tidak ada kebebasan beragama secara mutlak.

Selain itu, kebebasan beragama yang juga diartikan bebas untuk tidak beragama (menjadi ateis) jelas bertentangan dengan fitrah manusia yang mempunyai naluri beragama. Sementara kebebasan berpindah-pindah agama dan mengacak-acak agama juga bertentangan dengan hak yang diberikan oleh Allah. Sebab, ketika manusia mempunyai hak kebebasan, sebenarnya dia mendapatkannya ketika diberi oleh Allah. Pertanyaannya, lalu dari mana dia bisa melanggar hak-hak yang diberikan oleh Allah, Dzat yang memberinya kebebasan? Karena itu, istilah HAM (hak asasi manusia) ditolak oleh Islam. Yang benar adalah hak manusia yang diberikan oleh Allah, sehingga tetap harus tunduk pada ketentuan hukum Allah. Karena itu, di dalam Islam disebut al-huquq as-syar’iyyah li al-Insan (hak manusia menurut syariah).

Berdasarkan paparan di atas, jelas sekali bahwa negara bisa, bahkan harus mengintervensi keyakinan rakyatnya, ketika sudah dinyatakan melanggar dari ketentuan syariah. Karena itu, negara akan membiarkan rakyatnya bebas memeluk agama apa saja, tanpa paksaan. Namun, ketika sudah memeluk agama Islam, negara berhak memaksanya untuk terikat dan konsisten dengan Islam, termasuk dipaksa untuk kembali kepada Islam, jika murtad, dan bahkan harus dibunuh, jika tidak mau kembali ke pangkuan Islam. Negara juga berhak memaksa rakyatnya yang Muslim untuk tidak mengacak-acak dan menodai Islam, dengan alasan kebebasan beragama, agar menghentikan aktivitasnya dan bertaubat. Jika tidak, negara juga diberi hak oleh Allah untuk membunuh atau memerangi mereka.

Dengan demikian, negara juga diberi otoritas oleh Allah untuk menghukumi keyakinan. Hukum yang dimaksud di sini, tentu berbeda dengan hukum syariah. Karena hukum syariah adalah pandangan atau keputusan tentang suatu perbuatan. Sedangkan hukum tentang keyakinan, atau menghukumi keyakinan, maksudnya adalah pandangan atau penilaian yang berkaitan dengan keyakinan tertentu. Kufur itu buruk, sedangkan iman itu baik adalah hukum. Kufur dinilai buruk, karena syariat telah menetapkannya sebagai keburukan. Sebaliknya, Iman dinilai baik, karena syariat juga telah menetapkannya sebagai kebaikan. Kategorisasi Islam dan Kufur yang dinyatakan di dalam nas-nas syariah, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah itu sendiri, dengan segala konsekuensinya, sebenarnya adalah bentuk lain dari menghukumi keyakinan. Ketika Rasulullah menyatakan:

الإسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

“Islam itu tinggi dan mulia. Dan, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian dan kemuliaan Islam.” (Hr. ad-Daruquthni)

bisa dinyatakan sebagai bentuk lain dalam menghukumi keyakinan. Dimana Islam itu lebih tinggi dan mulia dibanding yang lain.

Karena itu, dari mana logika tidak boleh menghukumi keyakinan tersebut dibangun, kalau bukan dari logika kebebasan beragama? Hanya sayang sekali, karena mereka yang menggunakan logika ini ternyata juga tidak konsisten. Lihatlah, betapa dengan mudah mereka juga menghukumi keyakinan orang lain yang berbeda dengannya, dengan vonis Islam Preman, Islam Radikal, Islam Fundamentalis, Islam Sinting dan sebagainya. Apakah ini bukan bentuk menghukumi keyakinan?

Kalau begitu, ada apa sebenarnya dengan seruan mereka, bahwa negara tidak boleh menghukumi keyakinan, atau mengintervensi keyakinan? Jawabannya tak lain adalah penyesatan politik dan pemikiran. Tujuannya agar negara tidak mengambil tindakan terhadap mereka, dan apa yang mereka propagandakan. Sebaliknya, kalau orang atau kelompok lain yang berseberangan dengan mereka, segera saja mereka katakan, “Negara harus mengambil tindakan.” Atau, “Negara tidak boleh kalah.” Atau, “Negara tidak boleh lemah.” dan seterusnya. Itulah kepicikan dan kebusukan mereka. Wallahu a’lam. (Hafidz Abdurrahman)

[1] Lihat, al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Dar Ibn Hazm, Beirut, cet. I, 2004, juz II, hal. 1898; at-Thabari, Tafsir at-Thabari, juz VII, hal. 547; Ibn Katsir, Tafsir Ibn Katsir, juz V, hal. 154; al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi, juz V, hal. 165; Abu Hayyan, Tafsir al-Bahr al-Muhith, juz X, hal. 387.

[2] Lihat, as-Syaukani, Nailu al-Authar, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, Beirut, cet. I, 1995, juz VII, hal. 202.