oleh: Adhie M Massardi

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah

Lautnya pernah dibelah tongkat Musa

Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah

Dari langit burung-burung kondor

menjatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?

Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah

Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah

Atau menjadi kuli di negeri orang

Yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah

Orang baik dan bersih dianggap salah

Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan

Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah

Karena hanya penguasa yang boleh marah

Sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah

Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah

Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum

Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah

Usirlah mereka dengan revolusi

Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi

Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi

Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

Hizbut Tahrir menilai kunjungan Paus Vatikan ke Yordania dan ke wilayah Palestina adalah “untuk memberkati pemberian tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi oleh kaum Salibis dalam sebuah deklarasi yang bernama deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang membawa malapetaka”. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Hizbut Tahrir Palestina yang disebarkan di wilayah Palestina, dan kami memiliki salinan naskahnya.

Dalam penjelasan persnya, Hizbut Tahrir menyebutkan beberapa pernyataan Paus yang dinilainya sebagai bentuk permusuhan…. Ketika dia mengumumkan kunjungannya ini di sela-sela pertemuannya di Vatikan dengan delegasi dari Konferensi Para Pemimpin Senior Organisasi Yahudi Amerika, pada tanggal 12 Pebruari 2009 M. Sebelumnya dia juga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika dia mengeluarkan perkataan Kaisar Byzantium dalam pidato yang disampaikan di Jerman, pada tanggal 13 September 2006. Dan pernyataannya ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia”.

Hizbut Tahrir menegaskan dalam penjelasan persnya mengenai beberapa hal terkait dengan Paus: “Seandainya Paus ini menyaksikan reaksi keras dari para penguasa Arab dan kaum Muslim atas kejahatannya yang pertama, yang menggoncangkan pilar-pilar utama Vatikan, sebagaimana tuntutan kaum Muslim pada saat pembukaan Roma dimana kaum Muslim bereaksi keras, tentu dia tidak akan berani melakukan kejahatan yang kedua kalinya ini dengan menyatakan bahwa tanah suci Palestina adalah milik orang-orang Yahudi dan kaum Salibis, dan mengabaikan kaum Muslim”.

Di akhir penjelasannya, Hizbut Tahrir mengatakan: “Sesungguhnya umat Islam tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyambut orang ini; tidak akan pernah memaafkan Paus, dan Vatikan yang tak henti-hentianya mereka menyakiti kaum Muslim dan umat Kristen Timur Tengah, namun hari pembalasannya di dunia akan datang tidak lama lagi dengan izin Allah, dengan tegaknya Khilafah Rasyidah yang kedua”.

Berikut keterangan pers Kantor Berita Hizbut Tahrir di Palestina:

Keterangan Pers: Kaum Salibis menyerahkan Palestina kepada orang-orang Yahudi dan Paus memberkatinya. Ini adalah bentuk permusuhan atas kaum Muslim dan penghinaan bagi umat Kristen Timur Tengah.

Paus Vatikan, Benedict XVI datang berkunjung ke Yordania dan akan berkunjung ke Palestina melalui undangan dari para pemimpin entitas Yahudi. Dia akan menjadi tamu kehormatan Kepala Negara Yahudi, Shimon Peres. Kemudian dia akan mengunjungi al-Quds (Yerusalem), Betlehem dan Nazareth. Dia telah mengumumkan rencana kunjungannya ini di sela-sela pertemuannya di Vatikan dengan delegasi dari Konferensi Para Pemimpin Senior Organisasi Yahudi Amerika, pada tanggal 12 Pebruari 2009 M. Di antara yang dia katakan kepada mereka tentang Palestina; “Tanah Suci itu adalah milik umat Kristen dan Yahudi, keduanya sama-sama berhak atasnya”.

Sebelumnya dia juga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW ketika dia mengeluarkan perkataan Kaisar Byzantium dalam pidato yang disampaikan di Jerman, pada tanggal 13 September 2006: “Tunjukkan pada saya apa yang baru, yang dibawa Muhammad? Saya sama sekali tidak menemukan apapun selain hal-hal buruk dan tidak manusiawi, seperti perintannya untuk menyebarkan agama—yang dia sampaikan—dengan tajamnya pedang!” Dan pernyataannya ini telah menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Dan dalam hal ini kami menegaskan sebagai berikut:

1. Seandainya Paus ini menyaksikan reaksi keras dari para penguasa Arab dan kaum Muslim atas kejahatannya yang pertama, yang menggoncangkan pilar-pilar utama Vatikan, sebagaimana tuntutan kaum Muslim pada saat pembukaan Roma dimana kaum Muslim bereaksi keras, tentu dia tidak akan berani melakukan kejahatan yang kedua kalinya ini dengan menyatakan bahwa tanah suci Palestina adalah milik orang-orang Yahudi dan kaum Salibis, dan mengabaikan kaum Muslim. Dia datang dengan undangan dari Shimon Peres untuk mengkonfirmasikan kepada Yahudi tentang tanah Palestina seperti yang diinginkan orang-orang Yahudi.

2. Sungguh, dengan pernyataannya ini, Paus telah mengumumkan permusuhannya kepada kaum Muslim dan penghinaannya terhadap umat Kristen Timur Tengah. Dia telah melupakan atau pura-pura bodoh dengan Perjanjian Umariyah yang telah memberikan Palestina kepada umat Kristen, yang menegaskan bahwa Yahudi tidak boleh hidup berdampingan dengan umat Kristen al-Quds (Yerusalem). Seharusnya dia datang untuk mengkonfirmasikan kebenaran ini kepada umat Kristen, justru sebaliknya, dia datang untuk memberkati orang Yahudi menduduki al-Quds (Yerusalem) dan melakukan pengusiran terhadap umat Kristen dan kaum Muslim darinya. Lebih dari itu, dia datang untuk memberkati orang Yahudi menduduki Palestina dan mengusir penduduknya.

3. Siapa saja yang menyambut dan menerima orang ini, yang telah menghina dan melecehkan Rasulullah Muhammad yang mulia di antara kaum Muslim, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum Muslim. Sehingga karena sikapnya itu, dia berhak dan layak untuk dilaknat dan dijatuhi sanksi di dunia, dan siksa yang lebih berat dan keras kelak di akhirat. Allah SWT berfirman: “Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka” (TQS. Al-Mujadalah [58] : 22).

4. Siapa saja yang menyambut dan menerima orang ini, di antara umat Kristen Timur Tengah yang telah menjadi ahli dzimmah bagi kami, maka sungguh dia telah menghinakan dirinya sendiri dan kaumnya, serta para tetangganya di antara kaum Muslim, bahkan dengan sikapnya itu, dia telah merusak Perjanjian Umariyah, dimana dengan perjanjian itu Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab RA telah memuliakan mereka.

5. Sesungguhnya umat Islam tidak akan pernah memaafkan siapapun orangnya yang menyambut orang ini; tidak akan pernah memaafkan Paus, dan Vatikan yang tak henti-hentianya mereka menyakiti kaum Muslim dan umat Kristen Timur Tengah, namun hari pembalasannya di dunia akan datang tidak lama lagi dengan izin Allah, dengan tegaknya Khilafah Rasyidah yang kedua.

Allah berfirman: “Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya” (TQS. Yusuf [12] : 21).

Kantor Berita Hizbut Tahrir

Otoritas Palestina

Tanggal 9 Mei 2009 M

Amerika Serikat dan Israel adalah the real terrorist. Kedua negara tersebut pantas disebut teroris mengingat kebiadabannya selama ini di Palestina. Teroris Israel yang didukung oleh negara Teroris Amerika Serikat sejak 27 Desember 2008 telah membantai lebih dari 1350 orang warga Gaza yang tidak berdosa di mana sebagiannya wanita dan anak-anak sehingga syahid, dan lebih dari 6000 luka-luka.

Sebagian pembantaian itu malah dilakukan dengan cara yang paling sadis, yakni dengan menggunakan senjata yang mengandung phosphor dan logam berat. Akibatnya sebagian korban kehilangan kakinya, tangannya, kulitnya dan dagingnya bahkan ada seorang anak yang sampai otaknya keluar. Teroris Israel juga telah menghancurkan sekitar 20.000 bangunan yang terdiri dari rumah-rumah warga, masjid, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan lainnya. Kebiadaban yang dilakukannya jelas telah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Mereka telah menggunakan berbagai senjata canggih untuk membantai warga sipil yang tidak bersalah dengan cara yang sangat biadab, termasuk anak-anak.

Padahal sebelumnya, warga Gaza sudah mengalami penderitaan yang luar biasa akibat blokade teroris Israel sejak Hamas memenangkan Pemilu di Palestina. Dan sekarang pun setelah Israel hengkang dari Gaza menjelang pelantikan Obama, warga Gaza belum bisa tenang hidupnya, karena teror yang dilakukan teroris Israel. Sesekali tentara-tentara dan pesawat teroris Israel bisa saja kembali menyerang Gaza. Ini yang pertama kalai dilakukan teroris Israel. Berbagai pembantaian lainnya dilakukan sejak Zionis merampas tanah Palestina tahun 1948.

Apa yang dilakukan Negara Teroris Amerika Serikat juga tidak jauh berbeda. Selain mendukung teroris Zionis Israel baik secara politik maupun persenjataan, teroris Amerika juga yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya lebih dari satu juta orang warga di Iraq dan Afghanistan. Gedung putih juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di penjara Abu Gharib dan Guantanamo.

Kejahatan Perang yang Dilakukan Zionis di Gaza

Kebiadaban yang dilakukan Israel benar-benar sangat keterlaluan. Para pejabat Israel harus diseret ke pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan barbarnya itu. Berikut ini beberapa pelanggaran perang yang dilakukan teroris Zionis Israel di Gaza:

* Menggunakan bom senjata kimia mematikan seperti bom kimia fosfor, dan DIME ( Dense Inert Metal Explosives)
* Teroris Zionis Israel secara sistematis menghancurkan infrastruktur Palestina dan menjadikan warga sipil, wanita, anak-anak serta fasilitas medis sebagai target serangan
* Para warga sipil Palestina yang menjadi sasaran penembakan teroris Israel dan kebijakan teroris Israel yang sengaja mengabaikan anak-anak dan membuat kelaparan anak-anak yang ibunya tewas akibat serangan yang mereka lakukan.
* Melakukan penembakan terhadap para petani dan nelayan Palestina.
* Menghancurkan tempat-tempat ibadah, yakni Masjid.
* Menembak mati wartawan dan tim relawan medis
* Menutup perbatasan-perbatasan di jalur Gaza sehingga warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, air dan obat-obatan.
* Tidak menghormati gencatan senjata.

Ternyata apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinan mereka terhadap Talmud. Wajar bila Pembantaian yang dilakukan Zionis Israel di Gaza mendapat restu dari Rabbi Yahudi-Zionis. Koran Saudi Al-Watan yang terbit, Sabtu (17/01/2009) seperti dikutip eramuslim.com, melaporkan seorang Rabbi Yahudi-Zionis telah mengeluarkan maklumat yang isinya mengizinkan tentara Zionis untuk membunuh perempuan dan anak-anak Palestina. Menurut Rabbi tersebut, setiap orang Yahudi akan membebaskan mereka dari setiap tuduhan atas tindakan yang mengerikan itu bagi mereka yang sudah melakakukan kejahatan pembantaian terhadap orang Palestina.

Pembantaian Israel di Jalur Gaza, katanya, sudah sesuai dengan ajaran agama Yahudi yang menganggap pembantaian seperti itu sebagai: ” Bentuk hukuman kepada musuh”.

Bahkan pemimpin Rabbi Yahudi tersebut menyatakan bahwa tak akan ada masalah sama sekali dalam hal pembantaian terhadap orang Palestina. “dan bahkan jika satu juta atau lebih dari mereka tewas di tangan pasukan pendudukan Israel, itupun tidak ada masalah,” ujar Rabbi itu.

Rabbi Mordachi Elyaho juga mengutip ayat dalam Kitab Talmud, yang merupakan pedoman dari agama yang sekarang populer di kalangan Yahudi-Zionist. Rabbi Mordachi telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, berisi artikel yang memungkinkan orang-orang Yahudi, melaksanakan gagasan besar , tentang hukuman terhadap musuh sesuai dengan etika perang dalam Taurat.

“Pandangan Rabbi Mordachi telah diterapkan terhadap penduduk Gaza, dan orang Palestina yang tinggal di Gaza harus menanggung akibatnya, dan mereka semua harus memikul tanggung jawab, karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan serangan roket yang dilakukan Brigade al-Qassam” kata Elyaho, dalam suratnya ke Olmert. Rabbi Yahudi. Mordachi kemudian meminta pemerintah Israel, terutama Olmert melanjutkan agresi militer ke Gaza.

Mordach beralasan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Perdana Menteri Olmert, yang bertujuan untuk : “Menghancurkan orang-orang Palestina yang sudah bersalah, merupakan tindakan yang sah”. Yesrael Rozin, seorang panganut Talmud yang fanatik, seperti dikutip koran al watan juga mengatakan bahwa hukum Taurat menetapkan pembunuhan laki-laki, anak-anak, perempuan, tua, bayi, dan hewan [dari musuh], tambahnya.

Mengutip bagian dari Kitab Talmud, Rabbi Sholomon Elyaho menyatakan: “Jika kita membunuh 100 orang Palestina, tetapi orang Palestina itu tetap menolak untuk menghentikan serangan roketnya, kita harus membunuh orang Palestina 1000, dan jika kita membunuh orang Palestina 1000, tetapi orang Palestina tidak menghentikan serangan roketnya ke Israel, maka kita harus membunuh 10.000 orang Palestina, dan kami harus terus membunuh orang Palestina, meskipun jumlah orang Palelstina yang dibunuh sudah mencapai satu juta, dan waktu harus dihabiskan membunuh orang-orang Palelstina “, tegas Rabbi Sholomon.

Meski begitu toh masih ada sebagian kecil orang Yahudi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Salah atunya Profesor Ilan Pappe, pengarang buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Menurutnya, Zionisme adalah sebuah idelogi yang memakai pembunuhan etnik, pendudukan, dan sekarang pembantaian massal. Apa yang dihasilkan oleh Israel di Jalur Gaza bukan saja mengutuk atas apa yang dilakukan Israel tapi juga menghilangkan semua nilai ideologi Yahudi.

Zionisme, kata Pappe, telah diangkat menjadi sebuah ‘ideologi rasis dan hegemonik. Ini, tentu saja, bukan berita baru buat orang Palestina, ataupun pada bangsa Arab dan Muslim lainnya. “Mudah-mudahan, suara kecaman dari seluruh dunia akan mengubah Israel bahwa ideologi ini dan semua yang telah dilakukannya merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi ditoleransi dan tak bisa diterima. Israel akan diboikot dan terjerat sanksi,” ujarnya.

Jihad dan Khilafah Untuk Menghukum Israel

Saat ini sejumlah pengacara dan aktivis HAM baik di Timur Tengah dan Uni Eropa berusaha untuk menyeret para pejabat Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan negara penjajah tersebut. Namun tampaknya upaya mereka sangat sulit direalisasikan mengingat Amerika Serikat di bawah presiden Barack Obama akan selalu mendukung Israel dan melindungi Israel dari berbagai ancaman. Karena itu dipastikan Amerika Serikat tentu akan selalu berusaha menghalangi berbagai upaya untuk menyeret Israel ke Mahkamah intenasional.

Apa yang dilakukan Zionis Israel memang layak mendapat hukuman setimpal. Namun berharap kepada lembaga internasional semacam PBB dan lainnya untuk menghukum Israel sulit terealisasi. Diketahui sudah ratusan resolusi dikelurkan lembaga PBB namun tak ada satu pun yang ditaati Israel. Itu wajar saja, sebab PBB sendiri dahulu yang merestui pendiriaan negara Israel di tanah Palestina. Keberadaan PBB sendiri faktanya hanyalah sebagai alat bagi negara yang menang dalam perang dunia III seperti Amerika Serikat untuk tetap mengendalikan dunia. Jadi siapa nanti yang berani menghukum teroris Israel termasuk Amerika?

Jalan satu-satunya untuk menghukum dan membalas kebiadaban Israel adalah dengan jihad. Jihad harus terus digelorakan untuk mengusir Israel dan merebut kembali tanah Palestina. Karenanya umat Islam di Palestina khususnya dan umat Islam di seluruh dunia harus bersatu untuk merebut kembali tanah milik kaum muslimin tersebut.

Untuk mengoodinir pasukan jihad tersebut tentukan dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh. Dia hanya takut kepada Allah semata dalam hidupnya. Dialah Khalifah. Dia yang nanti akan memimpin negara khalifah yang akan menyatukan umat Islam seluruh dunia, kemudian berjuang untuk melaksanakan semua perintah Allah SWT. Salah satu perintah Allah adalah berjihad untuk merebut tanah Palestina dari tangan Zionis Israel yang didukung AS dan Uni Eropa. Jadi hanya Khilafah yang nanti akan menghukum seberat-beratnya atas berbagai kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel dan AS serta sekutu sejak tahun 1948 hingga pembantain di Gaza awal tahun ini. Insya Allah.

Mengacu pada draft UU Pornografi yang akan disahkan pekan depan, dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat.

Yang termasuk dalam cakupan pornografi menurut RUU ini adalah materi seksualitas yang mengandung unsur: (1) yang dapat membangkitkan hasrat seksual, dan/atau (2) melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam mayarakat.

Menurut Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir Indonesia pengertian ini masih belum konkrit sehingga bisa menimbulkan multiinterpretasi masing-masing orang. Misalnya pada unsur pertama, apa batasannya membangkitkan hasrat seksual itu? Siapa yang berhak menentukan bahwa suatu materi seksual itu dinilai telah membangkitkan hasrat seksual?

Demikian juga dengan unsur kedua, apa yang dijadikan sebagai standar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat? Masyarakat yang mana? Bukankah di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya yang memiliki standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda?

Dalam pasal-pasal berikutnya memang dijelaskan beberapa jenis materi pornografi yang dilarang. Namun sayangnya, materi pornografi yang dilarang itu sangat sempit dan sedikit sehingga memberikan peluang lolosnya banyak materi pornografi di masyarakat.

Di samping mencakup materi seksualitas yang dibuat manusia, pengertian pornografi dalam RUU ini juga mencakup ’pertunjukan di muka umum’. Tampaknya, pengertian tersebut berusaha mencakup wilayah ’pornoaksi’. Akan tetapi jangkauannya amat sempit. Karena yan disebutkan hanya ’pertunjukan’ saja. Berbagai tindakan yang termasuk dalam ’pornoaksi’, tidak bisa dijerat dalam RUU ini. Sempitnya cakupan pornoaksi ini tentu akan berakibat banyak perbuatan yang sebenarnya termasuk dalam pornoaksi lolos dari larangan undang-undang ini.

Demikianlah ketika standar UU yang sudah lama umat menghendaki adanya UU yang tegas terhadap pornografi dan pornoaksi diserahkan kepada standar manusia yang bersifat lemah dan terbatas. Padahal Allah Swt., Pencipta manusia Yang Mahatahu, telah menggariskan peraturan yang jelas terkait masalah ini.

Seperti yang disampaikan Lajnah Tsaqafiyah Hizbut Tahrir Indonesia yang menegaskan bahwa Islam memiliki konsep yang jelas untuk mengubur maraknya pornografi dan pornoaksi tersebut.

Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut. Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung—adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornografi.

Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhalwat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi

Taat Kepada Penguasa

Mentaati penguasa merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim. Allah swt berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” [TQS. al-Nisaa’:59]

Ketika menafsirkan surat al-Nisa’:59, Imam Nasafiy menyatakan:

ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله عليه السلام ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ” . وحكي أن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم : ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله : و«أولي الأمر منكم»؟ فقال أبو حازم : أليس قد نزعت الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق . بقوله «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله» أي القرآن و«الرسول» في حياته وإلى أحاديثه بعد وفاته { ذلك } إشارة إلى الرد أي الرد إلى الكتاب والسنة

“Ayat ini menunjukkan bahwa taat kepada para pemimpin adalah wajib, jika mereka sejalan dengan kebenaran. Apabila ia berpaling dari kebenaran, maka tidak ada ketaatan bagi mereka. Ketetapan semacam ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw, “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiyatan kepada Allah.”[HR. Ahmad]. Dituturkan bahwa Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Abu Hazim,” Bukankah engkau diperintahkan untuk mentaati kami, sebagaimana firman Allah, “dan taatlah kepada ulil amri diantara kalian..” Ibnu Hazim menjawab, “Bukankah ketaatan akan tercabut dari anda, jika anda menyelisihi kebenaran, berdasarkan firman Allah, “jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni kepada Rasul pada saat beliau masih hidup, dan kepada hadits-hadits Rasul setelah beliau saw wafat..”[1]

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Hafidz al-Suyuthi dalam kitab Tafsirnya, al-Durr al-Mantsûr, Imam Syaukani dalam Fath al-Qadîr, dan serta kalangan mufassir lainnya. Ibnu al-‘Arabiy, dalam kitab Ahkâm al-Qur’ân, menyatakan:

“Kemudian mereka diperintahkan untuk mentaati pemimpin (ulil amri) yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Ketaatan kepada mereka bukanlah ketaatan mutlak, akan tetapi yang dikecualikan dalam hal ketaatan dan apa yang diwajibkan kepada mereka….”[2]

Dalam kitab Minhâj al-Sunnah, Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyyah berkata:

“Sesungguhnya, Nabi saw telah memerintahkan untuk taat kepada imam (pemimpin) legal yang memiliki kekuasaan, dan mampu mengatur urusan masyarakat. Tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang tidak dikenal dan tidak legal. Tidak ada ketaatan bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kemampuan apapun, secara asal. “[3]

Di dalam hadits-hadits shahih juga dituturkan mengenai kewajiban mentaati penguasa (ulil amriy), baik yang adil maupun fasik. Imam Bukhari menuturkan sebuah riwayat dari Abi Salamah bin ‘Abdirrahman, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“Rasulullah saw telah bersabda, “Siapa saja yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah swt, dan barang siapa bermaksiyat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiyat kepada Allah. Siapa saja yang mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaatiku; dan barangsiapa tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiyat kepadaku..” [HR. Bukhari]

Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra, bahwasanya ia menyatakan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

سَيَلِيْكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيْكُمُ الْبِرَّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُوْرِهِ فَاسْمَعُوْا لَهُمْ وَأَطِيْعُوْا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوْا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أًَسَاءُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Setelahku akan ada para penguasa, maka yang baik akan memimpin kalian dengan kebaikannya, sedangkan yang jelek akan memimpin kalian dengan kejelekannya. Untuk itu, dengar dan taatilah mereka dalam segala urusan bila sesuai dengan yang haq. Apabila mereka berbuat baik, maka kebaikan itu adalah hak bagi kalian. Apabila mereka berbuat jelek maka kejelekan itu hak bagi kalian untuk mengingatkan mereka, serta kewajiban mereka untuk melaksanakannya.”

Imam Bukhari menuturkan sebuah hadits dari ‘Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami:

سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

“Kalian akan melihat pada masa setelahku, ada suatu keadaan yang tidak disukai serta hal-hal yang kalian anggap mungkar. Mereka (para shahabat) bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Tunaikanlah hak mereka, dan memohonlah kepada Allah hak kalian.” [HR. Bukhari]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abu Raja’, dari Ibnu ‘Abbas, dinyatakan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Sebab, tak seorangpun boleh memisahkan diri dari jama’ah, sekalipun hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah seperti mati jahiliyyah.” [HR. Bukhari]

Dalam Syarh an-Nawawi ‘alâ Shahiih Muslim telah dinyatakan, “Memisahkan diri dari mereka —maksudnya, para penguasa— hukumnya jelas haram, berdasarkan ijma’ kaum Muslim, walaupun para penguasa itu orang yang fasik dan zalim. Banyak hadits yang menunjukkan pengertian seperti pendapat saya ini”.[4]

Hadits-hadits di atas merupakan hujjah yang sangat jelas wajibnya seorang Muslim mentaati penguasa meskipun ia terkenal fasik dan dzalim. Bahkan di dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah saw telah memberikan penegasan (ta’kîd) agar kaum Muslim tetap mentaati penguasa dalam kondisi apa pun.

Kapan Penguasa Tidak Boleh Ditaati?

Meskipun kaum Muslim diperintahkan untuk tetap mentaati penguasa dzalim dan fasiq[5], dan dilarang memerangi dengan pedang, akan tetapi dalam satu kondisi; kaum mukmin wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang, yaitu, jika mereka telah menampakkan kekufuran yang nyata. Ketentuan semacam ini didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]

Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, Imam Nawawi, dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan:

“قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع , قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . . . ما صلوا ” هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل , ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن عرف فقد برئ ) وفي الرواية التي بعدها : ( فمن كره فقد برئ ) فأما رواية من روى ( فمن كره فقد برئ ) فظاهرة , ومعناه : من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته , وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا لسانه فليكرهه بقلبه , وليبرأ . وأما من روى ( فمن عرف فقد برئ ) فمعناه – والله أعلم – فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه ; فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه , فإن عجز فليكرهه بقلبه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن من رضي وتابع ) معناه : لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع . وفيه : دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت . بل إنما يأثم بالرضى به , أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه . وأما قوله : ( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام .

“Sabda Nabi saw, “(Satukûnu umarâu fa ta’rifûa wa tunkirûn faman ‘arifa faqad bari`a wa man ankara salima, wa lakin man radhiya wa tâba’a, qâlû: afalâ nuqâtiluhum? Qâla: Lâ…mâ shallû)”, hadits ini, di dalamnya terkandung mukjizat yang sangat nyata mengenai informasi yang akan terjadi di masa mendatang, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi saw. Adapun sabda Rasulullah saw, “(faman ‘arafa faqad bari`a) dan dalam riwayat lain dituturkan, “(faman kariha faqad bari`a). Adapun riwayat dari orang yang meriwayatkan, “(faman kariha faqad bari`a), maka hal ini sudah sangat jelas. Maknanya adalah, ”Siapa saja yang membenci kemungkaran tersebut, maka terlepaslah dosa dan siksanya. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisannya, lalu ia mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Dengan demikian, ia telah terbebas (dari dosa dan siksa). Adapun orang yang meriwayatkan dengan redaksi ”(faman ’arafa bari`a), maknanya adalah –Allah swt yang lebih Mengetahui–, ”Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, kemudian ia tidak mengikutinya, maka ia akan mendapat jalan untuk terlepas dari dosa dan siksanya dengan cara mengubah kemungkaran itu dengan tangan dan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Sedangkan sabda beliau, ”(walakin man radhiya wa tâba’a)”, maknanya adalah, akan tetapi, dosa dan siksa akan dijatuhkan kepada orang yang meridloi dan mengikuti. Hadits ini merupakan dalil, bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak akan berdosa meskipun hanya sukût (mengingkari kemungkaran dengan diam). Namun, ia berdosa jika ridlo dengan kemungkaran itu, atau jika tidak membenci kemungkaran itu, atau malah mengikutinya. Adapun sabda Rasulullah saw, ”(Afalâ nuqâtiluhum? Qâla” Lâ, mâ shalluu), di dalamnya terkandung makna sebagaimana disebutkan sebelumnya, yakni tidak boleh memisahkan diri dari para khalifah, jika sekedar dzalim dan fasik, dan selama mereka tidak mengubah salah satu dari sendi-sendi Islam”.[6]

Dalam hadits ‘Auf bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, juga diceritakan:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

“Ditanyakan,”Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?!‘ Lalu dijawab, ”Tidak, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.” [HR. Imam Muslim]

Dalam riwayat lain, mereka berkata:

قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

“Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengapa kita tidak mengumumkan perang terhadap mereka ketika itu?!‘ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama mereka masih sholat.”

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.” [HR. Bukhari]

Hadits-hadits ini telah mengecualikan larangan untuk memisahkan diri dan memerangi penguasa dengan pedang pada satu kondisi, yakni ”kekufuran yang nyata”. Artinya, jika seorang penguasa telah melakukan kekufuran yang nyata, maka kaum Mukmin wajib melepaskan ketaatan dari dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang.

Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.[7]

Imam al-Khathabiy menyatakan; yang dimaksud dengan “kufran bawahan“ (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzâhiran bâdiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)[8]

‘Abdul Qadim Zallum, dalam Nidzâm al-Hukmi fi al-Islâm, menyatakan, bahwa maksud dari sabda Rasulullah saw “selama mereka masih mengerjakan sholat“, adalah selama mereka masih memerintah dengan Islam; yakni menerapkan hukum-hukum Islam, bukan hanya mengerjakan sholat belaka. Ungkapan semacam ini termasuk dalam majaz ithlâq al-juz`iy wa irâdât al-kulli (disebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan).[9]

Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum, riwayat yang dituturkan oleh ‘Auf bin Malik, Ummu Salamah, dan ‘Ubadah bin Shamit, seluruhnya berbicara tentang khuruj ‘ala al-imaam (memisahkan diri dari imam), yakni larangan memisahkan diri dari imam. Ini termaktub dengan jelas pada redaksi hadits: “ Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]. Dengan demikian, hadits ini merupakan larangan bagi kaum Muslim untuk memisahkan diri dari penguasa, meskipun ia terkenal fasiq dan dzalim.[10]

Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum; akan tetapi, larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh potongan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]. Ini menunjukkan, bahwa seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.” [11]

Bukti-bukti yang membolehkan kaum Muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy). Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan. Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran. Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi. Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi. Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar, dan masih mengandung takwil, seorang Muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya.

Imam Nawawiy, di dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan:

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر , وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل , قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها , ….. قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعته , ووجب على المسلمين القيام عليه , وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.

Imam Qadliy ‘Iyadl menyatakan, “Para ulama telah sepakat bahwa imamah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Mereka juga sepakat, seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekafiran, maka ia wajib dimakzulkan. Beliau juga berpendapat, “Demikian juga jika seorang penguasa meninggalkan penegakkan sholat dan seruan untuk sholat…Imam Qadliy ’Iyadl berkata, ”Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syariat, atau terjatuh dalam bid’ah yang mengeluarkan dari hukm al-wilayah (tidak sah lagi mengurusi urusan pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepadanya, dan wajib atas kaum Muslim untuk memeranginya, memakzulkannya, dan mengangkat seorang imam adil, jika hal itu memungkinkan bagi mereka”.[12]

Patut dicatat, kewajiban memerangi penguasa yang telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata” berlaku bagi penguasa yang sebelumnya menerapkan sistem Islam, kemudian ia mengubahnya menjadi sistem kufur. Pada saat itu, umat Islam harus mencegah tindakan tersebut sekalipun dengan mengangkat senjata. Sedangkan apabila penguasa itu sejak awal menerapkan sistem kufur, maka tindakan yang dilakukan terhadapnya tidak dengan mengangkat senjata. Namun, melalui aktivitas dakwah yang mengikuti thariqah dakwah Rasulullah saw dalam mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islam. Dan thariqah dakwah Rasulullah saw dalam mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islam tidak menggunakan kekerasan dan senjata. Beliau saw melakukan pembinaan (tatsqif), berinteraksi dengan umat (tafaa’ul ma’a al-ummah), dan pengambilalihan kekuasaan (istilaam al-hukm).

Status Penguasa Dalam Sistem Kufur

Para ulama telah sepakat; seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, berdasarkan hadits-hadits shahih di atas. Mereka juga sepakat mengenai bolehnya memerangi penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata.

Di dalam Syarh an-Nawawi ‘alâ Shahîh Muslim, dijelaskan sebagai berikut,” al-Qâdhi ‘Iyâdh berkata, “Para ulama’ telah sepakat, bahwa jabatan imamah tidak boleh diserahkan kepada orang kafir, kalau tiba-tiba kekufuran itu menimpa dirinya. Dalam kondisi semacam ini ia wajib dipecat. Beliau berkata,” Ketentuan ini juga berlaku jika ia meninggalkan penegakkan sholat dan dakwah untuk mendirikan sholat. Lalu, Imam Nawawi berkata,” al-Qaadhi berkata,” “Seandainya khalifah terjatuh ke dalam kekufuran, atau mengubah syariat, atau melakukan bid’ah yang bisa mengeluarkan dirinya dari jabatan kepala negara; maka ia tidak wajib ditaati. Kaum Muslim wajib mengangkat senjata, mencopotnya, dan mengangkat imam adil yang baru, jika mereka mampu melakukan hal itu.”.[13]

Pertanyaannya, kapan seorang penguasa dianggap telah terjatuh kepada ”kekufuran yang nyata”, sehingga kaum Muslim harus melepaskan ketaatan kepada mereka?

Dr. Muhammad Khair Haekal menyatakan; penguasa dianggap telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, jika ia berada dalam kondisi-kondisi berikut ini;

1. Kekufuran nyata yang terjadi pada diri penguasa itu sendiri. Para ulama berpendapat mengenai wajibnya “munâza’ah” (merebut kekuasaan) dari penguasa yang telah keluar dari Islam[14]. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shaamit ra, bahwasanya ia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.” [HR. Bukhari dan Muslim]

2. Kekufuran nyata yang terjadi pada individu-individu kaum Muslim karena kemurtadan mereka dari Islam, namun hal ini tidak diingkari atau dicegah oleh penguasa. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang bertutur wajibnya merebut kekuasaan ketika telah terjadi kekufuran yang nyata pada individu-individu kaum Muslim, dan penguasa tidak mengingkari kekufuran ini. Menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, kekufuran tersebut tidak dibatasi hanya kepada penguasa saja atau selain penguasa. Hadits-hadits itu hanya ditaqyiid (dibatasi) dengan kata “bawahan” (nyata) belaka; yakni kekufuran tersebut terjadi secara terang-terangan, telah tersebar luas, dan sudah tidak bisa diingkari lagi.

3. Kekufuran nyata yang berasal dari sistem pemerintahannya, yakni, ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas aqidah kufur, walaupun penguasa itu belum dianggap kafir. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menuturkan wajibnya merebut kekuasaan dari penguasa jika telah tampak kekufuran yang nyata. Frase “kekufuran nyata” yang terdapat di dalam nash-nash tersebut tidak hanya diterapkan kepada penguasa yang jatuh kepada kekufuran maupun kepada selain penguasa; akan tetapi juga bisa diberlakukan pada sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas aqidah kufur, misalnya atheisme maupun sekulerisme; dan selanjutnya, sistem ini dipaksakan dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, jika seorang penguasa memerintahkan rakyatnya melakukan kemaksiyatan, namun selama sistem aturannya menganggap kemaksiyatan itu sebagai tindak penyimpangan terhadap aturan, maka dalam kondisi semacam ini belum terwujud apa yang disebut dengan “kekufuran yang nyata”, baik pada penguasa maupun sistem pemerintahannya. Namun, bila kemaksiyatan yang dilakukannya berpijak kepada sistem aturan yang justru melegalkan dan mensahkan tindak kemaksiyatan tersebut, misalnya, karena sistem aturannya dibangun berdasarkan sekulerisme–, maka kemaksiyatan semacam ini dianggap sebagai “kekufuran yang nyata“[15].

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan Dr. Muhammad Khair Haekal di atas dapatlah disimpulkan bahwa penguasa-penguasa yang menjadikan aqidah kufur sebagai asas negara –semacam demokrasi dan sekulerisme–, serta menerapkan aturan-aturan kufur telah terjatuh kepada tindak ”kekufuran yang nyata” (kufran shurahan), walaupun secara individu mereka masih mengerjakan sholat. Begitu pula jika mereka tidak lagi menyeru rakyat untuk menegakkan sholat dengan cara menegakkan sanksi bagi orang yang tidak mengerjakan sholat; atau jika mereka sudah mengubah salah satu sendi dari Islam; maka dalam kondisi semacam ini mereka tidak boleh ditaati, bahkan kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka dan memakzulkan mereka jika memungkinkan.

Pendapat ini sejalan dengan penjelasan Imam Syaukaniy ketika menafsirkan firman Allah swt, surat An Nisa’ ayat 59;

“وأولي الأمر هم : الأئمة ، والسلاطين ، والقضاة ، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية”

“Ulil amriy adalah para imam, sultan, qadliy, dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar’iyyah[16] bukan kekuasaan thaghutiyyah[17]”.[18]

Walhasil, penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum Muslim saat ini telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Kaum Muslim wajib memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan dengan sekuat tenaga berjuang untuk mengganti system kufur tersebut menjadi system Islam. Inilah pendapat yang lurus, suci, dan dipegang oleh para ulama-ulama wara’.

Sayangnya, ketentuan semacam ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh ulama-ulama salatin yang rela berkhianat terhadap umat Islam untuk melanggengkan eksistensi penguasa dan pemerintahan kufur melalui fatwa-fatwa culas dan penuh dengan pengkhianatan. Ulama-ulama ini tidak segan-segan dan malu-malu menyerukan kepada umat Islam agar mereka tetap mentaati penguasa-penguasa sekarang, padahal para penguasa itu telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata”. WaLlâhu al-Hâdiy al-Muwaffiq ila Aqwâm al-Thâriq. (Syamsuddin Ramadhan, Lajnah Tsaqafiyyah Hizbut Tahrir Indonesia).

Sistem kapitalisme Barat dan berbagai kebijakan pemerintahan konservatif kanan AS yang arogan telah memicu terjadinya krisis harga minyak dan krisis pangan yang melanda dunia. Kedua krisis ini telah menyebabkan dunia diambang krisis kelaparan yang mengancam jutaan rakyat di berbagai Negara, khususnya di negara-negara miskin.

Terkait situasi krisis pangan, Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick dalam pidatonya yang disampaikan dalam forum pertemuan Negara-negara G-8 di Jepang pada (3/7) lalu menyerukan para pemimpin negara-negara industri besar untuk segera melakukan tindakan-tindakan nyata guna menghindarkan jutaan umat manusia mati kelaparan, akibat naiknya harga minyak dunia dan terjadinya krisis pangan. Dalam pidatonya tersebut, Zoelik mengatakan “Bantuan pangan dan kemanusiaan yang dibutuhkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di sejumlah Negara-negara mencapai 10 milyar USD”. Robert Zoelich bahkan mengatakan “Dunia dan umat manusia saat ini tengah memasuki fase yang berbahaya ”.

Dalam pidatonya yang dikirimkan kepada Presiden AS, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Rusia dan Sekjen PBB itu, Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick mengakui bahwa “Apa yang terjadi di dunia saat ini sesungguhnya merupakan hasil ulah tangan manusia”.

Statemen Presiden Bank Dunia tersebut di atas mengilustrasikan betapa parahnya krisis yang akan dihadapi umat manusia saat ini. Selain itu, statemen tersebut menekankan perlunya umat islam untuk mengetahui peran sistem kapitalisme yang dikomandoi AS dan Barat dalam menjerumuskan umat manusia kedalam krisis pangan.

Berikut ini beberapa fakta yang menunjukan sejauh mana AS terlibat dalam terjadinya krisis yang menimpa umat manusia dewasa ini:

Pertama; Harga minyak dunia ketika berada pada level 28 – 35 USD per barel, pertumbuhan ekonomi di negara-negara di kawasan EURO, Asia Timur (Jepang, China dan Korsel) berkembang pesat, bahkan negara-negara berkembang dan miskin kondisi perkenomiannya membaik. Namun sejak AS dengan sikap arogansi dan kepongahannya mengeluarkan kebijakan membolehkan sejumlah perusahaan minyak raksasa AS untuk diberi kewenangan menaikan harga minyak dan melakukan spekulan di pasar modal, situasi harga minyak dunia terus melambung. Dengan memanfaatkan kebijakan politis pemerintah AS ini, perusahaan-perusahaan minyak AS meraup keuntungan trilyunan dollar AS, namun di sisi lain jutaan rakyat di negara-negara lemah dan miskin semakin terpuruk dan berkubang dengan kelaparan dan kemiskinan dan didera dengan berbagai macam wabah penyakit. Munculnya kebijakan tersebut sesungguhnya didorong oleh keingingan kubu Presiden George.W. Bush dan kelompok neo-konservatifnya untuk melepaskan ketergantungan suplai minyak dari Timur Tengah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.

Kedua; Agar tidak tergantung dengan suplai minyak Timur Tengah, Pemerintah AS terus mendorong individu-individu dan perusahaan-perusahaan minyak untuk mencari sumber energi alternatif baru yang lebih murah. Agar harga energi alternatif ini lebih murah dari minyak, maka perlu dikondisikan agar harga minyak dunia selalu pada level tertinggi, sehingga diharapkan dengan meningginya harga minyak dunia, pemerintah AS dan Barat akan mendorong maraknya pengeluaran dana bagi riset pengadaan sumber energi alternatif, disamping agar harga energi alternatif tersebut mampu bersaing dengan harga minyak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan harga minyak dunia yang mencapai 144 USD merupakan kesengajaan dari AS dan Barat yang bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia untuk tujuan memuluskan rencana mereka mengurangi ketergantungan dari suplai minyak Timur Tengah, selain untuk tujuan mendorong para eksplorasi besar-besaran riset energi alternatif.

AS memandang kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang tidak stabil, sehingga suatu waktu, Timur Tengah akan dapat lepas kendali dari kontrol AS. Jika Timur Tengah lepas diluar kontrol AS, maka dapat mengancam ketersediaan sumber energi di AS. Oleh karena itu, AS sangat mengkhawatirkan jika di kawasan ini, berkuasa suatu rezim baru yang cenderung membangkang kebijakan politiknya. Presiden AS, George.W. Bush dalam suatu pernyataannya mengatakan “Kita wajib menjamin pemenuhan kebutuhan energi kita, karena pabrik, kapal-kapal induk, tank-tank, pesawat-pesawat tempur kita tidak akan bisa bekerja tanpa sumber energi. Ketersediaan sumber-sumber energi juga menjadi kunci bagi keberlangsungan hegemoni dan kesejahteraan rakyat AS”.

Ketiga; tatanan dunia yang dikendalikan sistem kapitalisme, dengan pemimpinnya AS tidak akan memperhatikan kepentingan fakir dan miskin serta golongan masyarakat lemah. Standar penilaian berdasar manfaat dan kepentingan. Kepentingan negara-negara kaya lebih diutamakan dari segala kepentingan negara-negara miskin. Kepentingan orang-orang kaya (investor) dalam satu negara lebih diutamakan dari kepentingan kelompok masyarakat miskin. Akibatnya, kendali tatanan dunia dan masa depan umat manusia hanya dipegang oleh 2 persen dari 4 milyar penduduk dunia saat ini.

Maka dari itu, satu-satunya solusi untuk dapat keluar dari masa depan suram ini adalah umat manusia sudah saatnya mencari sistem alternatif baru untuk menggantikan kapitalisme yang jahat dan biadab. Sebuah sistem dunia yang harus menempatkan manusia sebagai manusia, serta mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia.

Forum Umat Islam melihat indikasi bahwa terdapat bentuk intervensi asing yakni Amerika serikat untuk memecahbelah umat Islam dalam Insiden Monas 1 Juni lalu. Karena itu, umat Islam diminta untuk senantiasa mewaspadainya

“Apa maksudnya kuasa usaha AS John A Hefern yang datang membesuk para korban dari kalangan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan), apakah ini upaya untuk mendramatisir agar FPI dibubarkan, ” ujar Dewan Penasehat FUI Ahmad Sumargono kepada wartawan, di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Kamis(5/6).

Ia juga mempertanyakan sikap Kedubes AS yang menggelar jumpa pers mengecam insiden tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bertindak terkait kasus itu.

Ahmad mengutarakan keinginannya agar pemerintah memeriksa berbagai sokongan dana asing yang diduga diperoleh sejumlah tokoh dan berbagai lembaga yang mendukung AKKBB.

Di tempat yang sama, Sekjen FUI Al-Khaththath mengatakan pemerintah sebaiknya tidak berlebihan dalam merespon kasus insiden Monas yang menyebabkan puluhan korban luka-luka. Pemerintah diharapkannya bisa berlaku adil dalam menangani kasus tersebut.

“Kami menuntut pemerintah dan aparat bertindak adil dalam menangani insiden Monas, ” tukasnya.

Forum Umat Islam (FUI) akan terus mendesak agar Ahmadiyah segera dibubarkan dan dilarang di Indonesia karena menurut pengurus FUI, aliran tersebut merupakan pangkal masalah dari terjadinya Insiden Monas 1 Juli 2008.

“Kami menuntut kepada pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah sehingga terwujud ketentraman di masyarakat, sebab keterlambatan pemerintah dalam membubarkan Ahmadiyah menjadi pangkal masalah, ” kata Ahmad Sumargono.

Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) itu juga menyesalkan, karena berbagai pihak yang menjadi pelaku inti dalam pengeluaran Surat Keputusan Bersama (SKB) Pembubaran Ahmadiyah kerap tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan SKB itu akan benar-benar dikeluarkan.

Dalam kesempatan itu, mereka menginginkan para tokoh alim ulama beserta pimpinan ormas merapatkan barisan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi segala bentuk provokasi yang memecahbelah.

Pernyataan FUI itu senada dengan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait masalah penyelesaian kasus Jamaah Ahmadiyah.

“SKB tentang Ahmadiyah sebagai suatu langkah arif sesuai dengan koridor hukum, sebagai penawar emosi masyarakat, khususnya umat Islam, ” demikian pernyataan resmi MUI Sekretaris MUI Anwar Abbas, di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis.

Desakan itu, menurut Abbas, disampaikan karena pendapat MUI bersama ormas-ormas Islam memandang, akar permasalahan dari berbagai konflik dalam masyarakat akhir-akhir ini, termasuk insiden di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, adalah penundaan pengeluaran SKB tentang Ahmadiyah.

Penundaan pengeluaran SKB tersebut, menurut MUI menimbulkan situasi tidak menentu yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan propaganda pembelaan Ahmadiyah serta kemudian menyulut api permusuhan di tengah-tengah masyarakat yang sedang didera berbagai beban sosial ekonomi berat.