Tertatihnya proses pengundangan terhadap RUU yang semula bernama RUU Anti Pornografi Pornoaksi itu, disebabkan masih terdapatnya perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

RUU tentang Pornografi yang mulai dibahas secara komprehensif pada pemerintah Presiden Megawati, sampai akhir pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono belum juga dapat diundangkan. Tertatihnya proses pengundangan terhadap RUU yang semula bernama RUU Anti Pornografi Pornoaksi itu, disebabkan masih terdapatnya perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Namun mulai ada titik terang, setelah sekian lama menjalani pembahasan, bulan Ramadhan 1429H Tim Panja DPR mulai melakukan uji publik terhadap naskah RUU tentang Pornografi di tiga propinsi yaitu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan yang keempat di DKI Jakarta.

Di antara penolakan yang terjadi di masyakat, itu sebenarnya konsen terhadap masalah pornografi yang semakin mengkhawatirkan masih sangat tinggi. Berikut petikan bincang-bincang Eramuslim dengan Ketua Umum Masyakarat Tolak Pornografi (MTP) Azimah Soebagyo, di sela-sela Acara Uji Publik RUU tentang Pornografi, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Apakah MTP cukup puas dengan adanya rencana pengesahan RUU tentang Pornografi yang selama ini ditunggu-tunggu?
Kami memberikan apresiasi yang besar kepada tim panja pemerintah dan DPR yang sudah bekerja keras sehingga menghasilkan sebuah draft yang jauh lebih akomodatif, dibandingkan draf yang sebelumnya berjudul RUU APP. Sekarang sudah berjudul RUU tentang Pornografi, ini sudah berusaha mengakomodir berbagai pihak. Saya tahu sekali perjalanannya, begitu ada pro kontra tahun 2006, pansus DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan 176 elemen masyarakat yang mereka dengar sehingga lahirlah sebuah draft baru, nah draft baru ini diberikan kepada pemerintah untuk dibuat DIM (daftar inventasir masalah), kemudian setelah pemerintah mendapat Ampres dari Presiden empat depertemen, yaitu Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sebelum membuat DIM-nya mereka hearing dulu, kebetulan kami diundang 29 November 2007, melakukan hearing untuk mebuat DIM.

Inikan berati sangat akomodatif sekali, sebelum membuat DIM saja meminta masukan dari masyarakat. Kemudian setelah pemerintah membuat DIM selanjutnya DIM ini dibahas disandingkan dengan draf inisiatif DPR. Yang diujipublikan sudah merupakan hasil masukan panja pemerintah dan DPR dengan berbagai masukan dari 176 elemen tadi, yang sudah RDPU, di pemerintah melakukan hearing dengan tokoh agama, tokoh LSM perempuan, anak, sosial, dan juga institusi media. Kami yakin ini lebih akomodatif.

Apakah MTP melihat masih ada substansi RUU yang masih kurang?
Dari hasil kajian terakhir kami masih mempunyai beberapa catatan. Catatan itu bukan berarti kami menafikan yang tadi, tapi ini bagian dari cinta kami untuk menyempurnakan sehingga nanti ketika diundangkan itu akan jauh lebih efektif. Ibaratnya sebuah rumah, ini sebenarnya tinggal finishing saja, tinggal didempul, tinggal diamplas, tinggal dicat saja.Tapi filosofisnya, substansinya, kami sudah bisa menerima, tinggal ada sekitar tujuh point yang menjadi catatan dari jaringan kami, yang kami pikir bisa membuat UU ini efektif ketika diimplementasikan.

Apa saja yang masuk perlu dielaborasi dalam RUU tentang Pornografi?
Pertama itu soal definisi, kami mengusulkan frasa “materi seksualitas” itu diganti dengan materi seksual, karena memang hasil kajian kami materi seksualitas itu terlalu luas. Itu juga menyangkut hal-hal yang sebenarnya secara makna bahasa bisa bermakna positif, yaitu sks untuk kebutuhan positif, contohnya reproduksi, kehidupan keluarga. Tapi kalau sudah kata materi seksual, lebih pada tampilan-tampilan yang memuat organ-organ kelamin manusia yang kemudian didefinisi akhirnya membangkitkan hasrat seksual baru dikatakan pornografi. Kami meralat sedikit saja, kata itu.

Kemudian selanjutnya, di pasal 14, di situ kami membaca itu pasal pengecualian, yaitu seni budaya, adat istiadat dan ritual tradisional, kemudian dikecualikan boleh dimanfaatkan untuk distribusi dan konsumsi. Jaringan kami menganggap, dari hasil diskusi kami, pasal ini tidak perlu terutama point seni dan budaya, karena ini multi interpretasi. Karena yang kita tahu, yang termasuk seni budaya itu seperti film, photo lukisan, yang notabene kalau itu memang seni-seni kontemporer, sering kali materinya memuat banyak sekali materi pornografi. Beda dengan adatistiadat, dan ritual agama itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kami minta pasal ini supaya didrop, karena kalau kita membaca teliti UU ini, sebenarnya membagi pornografi menjadi dua yaitu pornografi yang dilarang sama sekali, dan pornografi yang diatur. Menurut kami kalau menyangkut adat istiadat, ritual trandisional, secara hakikat bukan pornografi, karena itu merupakan aktualisasi rasa berkesenian masyarakat. Menurut kami tidak perlu diatur, tapi kalaupun ingin diatur, itu adalah bagian yang selain pornografi yang dilarang. itu sah-sah saja, asalkan di tempat khusus, dan secara khusus.

Kemudian di Bab Pidana dari pasal 30-39, kami usulkan agar kata ‘atau’ diganti kata ‘dan’, karena kalau kata ‘atau’, kami khawatir efek jera bagi orang ataupun korporasi yang menjalankan bisnis pornografi gak kena. Karena dikenakan hukuman penjara sekian tahun, atau bahkan sampai ada yang cuma enam bulan, atau denda sekian milyar.

Kalau kami melihat betapa besarnya uang yang berputar diindustri pornografi, kata ‘atau’ itu bisa melenggangkan pelaku bisnis pornografi ini hanya dengan membayar denda, karena atau itu adalah pilihan boleh ini, bolah itu, tapi kalau kata ‘dan’ dua-duanya. Jadi kami ingin meminta kepada hakim agar hakim tidak diberi pilihan seperti itu, kami inginnya dua-duanya kena dengan kata ‘dan’.

Sedangkan pasal 40 ayat 7 khusus untuk industri yang menjalankan bisnis pornografi, kami mengubah redaksionalnya, karena kalau redaksional yang lama seolah-olah kalau ada industri pornografi, kemudian yang dibawa ke pengadilan yang mewakili pengurus, di sini dikatakan, korporasi dikenakan pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda yang ada. Misalnya kalau orang perorang mislanya cuma 2 milyar, tapi korporasi kena 6 milyar. Nah buat kami itu bagus, tapi kami minta juga selain pidana dan denda kepada pengurusnya. Jadi dobel pengurusnya sebagai orang per seorangan yang menjalankan bisnis itu, dan sebagai korporasi kena yang denda yang tiga kali lipat. Kalau dirumuskan yang sebelumnya, selesai hanya dengan memberikan tiga kali lipat pidana, nah menurut kami itu kurang efek jera. Berarti pengurusnya dia bisa buat lembaga baru untuk menjalankan bisnis serupa, kita menghindari hal itu.

Kemudian di pasal 41, kami mengusulkan sebaiknya dihilangkan kata dapat karena dikhawatirkan ini nanti akan lebih sering tidak digunakan oleh hakim, jadi ini adalah tambahan pidana untuk korporasi. Nah kami juga meminta point C itu tidak hanya perampasan kekayaan hasil tindak pidana yang diambil, tapi juga aset produks. Sebagai contoh misalnya industri pornografi yang menjual VCD porno, kalau hanya diambil kekayaan hasil jualannya, itu menurut kami kurang efek jera. Tapi harusnya sama dengan mesin-mesin penggandanya, agar mereka tidak melakukan kejahatan serupa.

Dan yang paling urgent, kami mengusulkan adanya Bab baru yang mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Pornografi, karena hasil dari pantauan kami. Paling tidak selama 8 tahun, sejak MTP berdiri kami melihat upaya penegakan hukum oleh kepolisian sangat tidak memuaskan. Jadi kalau kita baca UU ini, kemudian diundangkan seperti apa adanya, berarti sama saja menyerahkan seluruh prosedur pemidanaan terhadap pornografi dari hulu sampai hilir diserahkan kepada polisi. Nah kami tidak ingin seperti itu, karena pengalaman kami kepolisian mempunyai track record yang kurang menyenangkan untuk urusan pornografi.

Jadi kami meminta ada sebuah badan atau komisi yang melakukan penyidikan awal untuk kasus-kasus pornografi, pencegahannya, atau kemudian penyidikan kasus-kasusnya setelah jelas siapa yang menjadi tersangaknya, mereka baru diserahkan kepada kepolisian. Jadi ada sebuah institusi yang benar-benar duduk dan konsentrasi untuk itu. Karena kita tahu polisi banyak sekali yang harus mereka tangani, kalau ditambah lagi dengan tugas-tugas ini akan bersaing dengan yang lain, dan tidak akan efektif. Jadi tujuan kami lebih kepada, bagaimana membuat implementasi dari UU ini berjalan dengan baik. Bukan sekedar macan ompong, bukan sekedar gaya-gayaan kita mempunyai regulasi, tapi gak ada giginya. Kami ingin benar-benar ada giginya.

Apakah usulan yang disampaikan MTP ini akan diakomodir oleh pihak DPR, terkait proses uji publik. Ataukah ketika UU telah jadi akan ada proses uji materiil?
Justru itu, kami tidak berharap UU ini belum sempat diimplementasikan, sudah diujimateriilkan. Tapi berharap catat-catatan kami bisa masuk, karena kami tahu proses uji publik untuk itu. Menerima masukan masyarakat sebelum UU ini ditandatangani di pansus dan sebagainya.

Tanggapan MTP tentang adanya penolakan terhadap RUU Pornografi, termasuk di DPR?
Kami sangat menyayangkan sikap-sikap seperti itu, karena kalau kita mau berfikir jernih, dibanyak negara besar sekalipun mereka mempunyai regulasi soal pornografi. Mereka melihat bahwa pornografi ini adalah sesuatu yang perlu dibuat regulasinya. Kami melihat teman-teman yang menolak RUU itu juga menolak pornografi. Cuma beda pendapatnya apakah pornografi itu perlu dibuat regulasinya atau tidak. Nah ini yang dilakukan duduk bersama, utnuk melihat UU yang ada sekarang tidak akan pernah bisa efektif untuk menangani pornografi, karena ditiap UU tersebut tidak ada kata pornografi satupun. Yang ada pasal-pasal soal kesusilaan, padahal kita tahu pasal kesusilaan itu sangat debattable. Yang menurut Aceh atau melayu sudah menyinggung, tapi mungkin buat komunitas di Indonesia timur tidak menyinggung rasa susila, karena memang pakaian mereka seperti itu. Batasan susila masyarakat itu sangat sumir, sangat sulit diukur. Beda dengan pornografi yang dibanyak negara itu sudah jelas ukurannya dan sanksi pidananya, maupun administrasinya sangat jelas.

Menurut kami Indonesia sangat ketinggalan, kalau tidak ingin lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang kena korban pornografi, setidaknya kita harus segera mengundangkan regulasi tentang pornografi. Masalah utama sebenanya ketimbang kita mebuat opini prokontra di masyarakat tidak akan ada fungsinya, akan lebih efektif dengan melalui forum diskusi seperti ini. Kalau kita terus berantem opini yang akan diuntungkan adalah industri pornografi. Kita harus benar-benar sadar bersama-sama bahwa musuh bersama kita adalah industri pornografi, selama kita terus bertengkar, selama UU tidak pernah ada. Industri pornografi setiap detik terus memproduksi materi-materi pornografi yang kemudian dikonsumsi anak-anak dan remaja kita. Dari pada negeri habis untuk berdebat, lebih baik kita memberikan usul konkrit.

Mungkinkah dari berbagai penolakan RUU Pornografi ada industri pornografi yang mensupport mereka?
Kalau mungkin sih mungkin saja. Tapi saya tidak berani untuk menunjuk hidung cuma yang jelas dengan kekuatan uang yang demikian besar, itu sanga dimungkinkan industri pornografi memakai muka seseorang, mulut seseorang atau siapapun untuk menyampaikan kepentingannya, atau mengamankan aset bisnisnya. Karena mereka selama ini sudah merasakan lezatnya kue bisnis pornografi di Indonesia, tentu mereka tidak ingin diusik dengan lahirnya UU ini

Barat, oleh Barat sendiri, dicitrakan sebagai negara penuh dengan peradaban dan makmur. Keberhasilan pencitraan ini menjadikan sebagian kecil kaum Muslim terkagum-kagum bahkan memuja-mujanya.

Benarkah liberalisme (sebagai paham dasar mereka) memberikan kejayaan? Bagaimana sebenarnya wajah negara-negara Barat? Ataukah liberalisme justru menjadi mesin penghancur bagi peradaban Barat sendiri? Apa sebenarnya ide-ide palsu liberalisme? Siapa sebenarnya target di balik promosi ide liberalisme? Lalu bagaimana kita membendungnya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, wartawan al-waie (gus uwik), dibantu Reza Aulia, mewawancarai secara eksklusif Dr. Imran Wahid (Mantan Representatif Media HT Inggris) dari London-Inggris. Berikut petikannya.

Barat memberikan kesan bahwa mereka memiliki kejayaan karena liberalisme. Apakah hal ini benar?

Kejayaan apa? Yang ada justru sebaliknya. Keterpurukan. Nilai-nilai liberal Barat memiliki keterkaitan yang erat dengan mentalitas pemuasan sensual secara instan. Hal ini tercermin dalam suatu ungkapan Latin yang terkenal ‘Carpe Diem’, yang diterjemahkan kurang lebih, ‘Nikmatilah hari ini’.

Falsafah ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Barat. Akibatnya, sedikit sekali mereka yang khawatir akan masa depan atau memikirkan konsekuensi atas tindakan seseorang. Liberalisme menuntun orang untuk meyakini bahwa pemuasan sensual secara instan adalah memenuhi apa yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Inilah liberalisme yang telah menyebabkan negara-negara kapitalis berada dalam hutan belantara hewan-hewan liar yang menelan pihak yang lemah. Manusia turun derajatnya seperti hewan sebagai akibat diumbarnya nafsu dan kebutuhan-kebutuhannya. Pada level internasional, ide-ide itulah yang secara langsung telah menyebabkan kematian jutaan orang di Irak dan Afghanistan.

Apa fakta yang menunjukkan bahwa liberalisme telah menjadi ‘mesin penghancur’ kebudayaan Barat?

Di Inggris, contohnya, nilai-nilai itu (liberalisme, red.) telah menyebabkan kejahatan yang mewabah pada kaum muda, yang sering melakukan pembunuhan hanya karena korbannya menatapnya dengan pandangan yang aneh. Di Inggris, setiap hari ada 175 perampokan dengan memakai pisau; 2 orang wanita dibunuh setiap harinya sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, menurut survei yang ada, 1 dari 5 kaum muda Inggris percaya bahwa kekerasan terhadap wanita bisa diterima. Lebih mengerikan lagi, ada 1 dari 20 wanita yang diperkosa. Di negeri itu juga ada lebih dari 10 orang dibunuh dan terluka karena senjata setiap harinya. Angka kriminalitas yang paling mutakhir menunjukkan bahwa tahun lalu ada lebih dari satu juta kasus pencurian mobil. Pencurian ini menyumbang hampir tiga perempat dari keseluruhan kasus kriminal yang dilakukan dengan kekerasan. Di tingkat yang lebih tinggi lagi, ada skandal keuangan yang melibatkan Enron dan Worldcom yang telah menggoyang ekonomi Barat.

Pendekatan masyarakat liberal atas banyak masalah ini adalah karena berlanjutnya kebebasan/liberalisme. Kecanduan alkohol mewabah dipenuhi dengan dibukanya pub-pub dan kelab-kelab malam selama 24 jam. Problem perjudian dipenuhi dengan diajukannya proposal untuk membangun banyaknya “super casino”. Penyelesaian yang diajukan Barat dangkal dan tidak efektif. Ujungnya bukan menyelesaikan masalah, namun justru memperkeruh permasalahan yang ada.

Apakah ide-ide palsu dari liberalisme?

Liberalisme muncul menyusul adanya konflik di antara para ahli flsafat Eropa dan Gereja pada saat Renaissance. Hasil dari konflik ini adalah bahwa agama harus dipisahkan dari urusan kehidupan, yakni sekularisme. Karena itu, para penyokong nilai-nilai ini menegaskan juga bahwa peran Islam dalam masyarakat haruslah dibatasi hanya pada urusan peribadatan personal, sedangkan keputusan-keputusan politik mengenai cara mengurus masyarakat diberikan kepada manusia. Ini jelas bertentangan dengan akidah kaum Muslim, yang menganggap bahwa politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Karena itulah, kaum Muslim harus menolak liberalisme.

Kenyataannya, nilai-nilai liberal ini terungkap oleh tindakan-tindakan Barat itu sendiri, khususnya setelah terjadinya Peristiwa 11 September. Kita telah melihat legitimasi atas pembantaian, juga tindakan penahanan sangat semena-mena yang dilakukan tanpa sidang pengadilan. Inilah suatu bukti yang terjadi di depan mata kita di Abu Ghraib, Bagram dan Guantanamo.

Nilai-nilai liberal seperti kebebasan dan HAM mendapat pukulan yang amat keras, bukan dari kaum Muslim, melainkan oleh Amerika itu sendiri! Kemunafikan dan kontradiksi ini begitu mengguncang sehingga banyak non-Muslim yang mulai mempertanyakan validitas ide-ide liberal itu sendiri dan kebijakan luar negeri kaum penjajah dari pemerintahan mereka atas Dunia Islam.

Siapakah target sebenarnya dari kebebasan ini?

Pemerintahan Barat mengetahui bahwa ideologi Kapitalisme, termasuk liberalisme, tidak mendapatkan perlawanan selain dari Dunia Islam. Mereka sadar bahwa umat Islam memiliki sebuah ideologi yang mereka emban. Pemerintahan Barat menyadari bahwa hal ini bisa merupakan ancaman laten walaupun pada saat ini umat Islam tidak memiliki sebuah negara dan seorang pemimpin yang menyatukan. Karena alasan itulah, pemerintahan Barat bekerja siang-malam untuk menyebarkan ideologi yang merusak itu kepada Dunia Islam melalui berbagai cara, termasuk lewat media dan para penguasa kaki tangan mereka. Sebuah contoh yang baik atas hal ini adalah British Council yang memberikan kesan luar berupa pengajaran Bahasa Inggris, padahal juga mempromosikan nilai-nilai Barat, termasuk ide-ide kebebasan pribadi, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Sebagian kaum Muslim tertarik atas ide-ide ini, karena mereka hidup di bawah pemerintahan yang brutal. Ide-ide ini tentu ditolak sepenuhnya oleh Islam.

Kendatipun kampanye ini dilakukan, kaum Muslim yang tinggal di Barat mencela liberalisme-sekular ini. Sebuah polling baru-baru ini oleh ICM atas sikap kaum Muslim di Inggris menerbitkan hasil berikut: 81% memandang kebebasan berbicara sebagai sebuah cara untuk menghina Islam; 61% mendukung syariah; 88% ingin Islam diajarkan di sekolah-sekolah; dan 60% tidak menganggap perlu untuk berintegrasi. Jika hal ini merupakan sebuah pandangan kaum Muslim yang hidup di bawah bendera pembawa liberalisme, maka seseorang dapat memperkirakan pendirian Dunia Islam atas nilai-nilai liberal sekular. Cukup untuk mengatakan bahwa Barat telah gagal meyakinkan massa kaum Muslim bahwa liberalisme Barat adalah lebih baik daripada Islam.

Dengan cara apa liberalisme ditegakkan oleh Barat?

Liberalisme ditegakkan ketika mereka menggambar kartun yang menghina Rasulullah saw., ketika mereka membuat film semacam “Fitna” yang menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang penuh kekerasan dan ketika mereka menerbitkan buku-buku semacam Ayat-Ayat Setan yang menghina para istri Nabi saw. Di bawah bendera liberalisme, kaum Muslim dipaksa harus bertoleransi atas semua bentuk propaganda melawan Islam.

Namun, pada saat yang sama mereka mengungkap kemunafikan liberalisme ketika mereka menegakkan hukum untuk membungkam orang-orang yang menentang imperialisme Barat, dengan menuduh mereka “memuja terorisme”, dan menyerukan pelarangan partai-partai politik Islam seperti Hizbut Tahrir. Di Prancis, para wanita Muslimah dilarang memakai jilbab dan Pengadilan HAM Eropa menguatkan larangan yang dilakukan oleh Turki untuk melarang jilbab di universitas-universitas Turki.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Muslim atas masalah ini?

Pertama: kaum Muslim harus memahami bahwa motif dari kampanye semacam ini—untuk menyebarkan nilai-nilai liberal kepada Dunia Islam—adalah untuk membuat ideologi kapitalis menjadi nilai-nilai yang universal dan melemahkan keterikatan Muslim atas agamanya. Jika mereka memahami motif-motif ini maka umat Muslim akan bersatu menentang ide-ide semacam ini.

Kedua: selain kesadaran akan posisi Islam dalam kaitannya dengan nilai-nilai ini, kaum Muslim harus juga mengetahui realitas yang menakutkan dari nilai-nilai ini (liberalisme, red.) yang telah membentuk masyarakat Barat menjadi ’bangsa hewan’, seperti keluarga yang berantakan, hubungan seksual dengan siapa saja, epidemi kecanduan alkohol dan obat-obatan, melalaikan anak-anak dan orang jompo dan tumbuhnya kriminalitas.

Ketiga: umat Muslim harus mengungkap kemunafikan pemerintahan Barat ini dengan melemahkan nilai-nilai liberal mereka sendiri. Umat Islam harus mengkritik tajam inkonsistensi Barat. Mengapa pemerintah Barat melarang jilbab dan membungkam kaum Muslim di Barat yang menentang ketidakadilan, padahal ini adalah bagian dari pelaksanaan HAM? Umat Islam juga dapat menyoroti konsekuensi yang sesungguhnya yang telah menciptakan masyarakat seperti ini.

Keempat: umat Muslim harus bekerja bagi tegaknya Khilafah karena inilah alternatif satu-satunya atas kegelapan yang diderita oleh masyarakat di bawah liberalisme. Di bawah Khilafahlah hak-hak manusia ditentukan oleh Sang Pencipta manusia, yang pasti terpenuhi secara adil, bukan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menjadi Muslim; kaum wanita akan diberikan hak-hak mereka yang sesungguhnya; penduduk bisa meminta tanggung jawab penguasa dan tidak ada ruang bagi para diktator brutal yang mengotori Dunia Islam pada hari ini.

Akhirnya, perlu untuk mengingat kata-kata seorang ahli politik Amerika, Samuel Huntington, yang mengatakan, “Barat menguasai dunia bukan karena superioritas ide-ide atau nilai-nilainya atau agamanya, melainkan karena superioritasnya dalam menerapkan kekerasan yang terorganisasi. Orang Barat sering lupa akan fakta ini, tetapi orang non-Barat tidak pernah melupakannya.”

HTI-Press. Eksekusi hukuman terhadap terpidana mati Sugeng dan Sumiarsih kembali menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah LSM liberal dan pegiat HAM menyerukan penghapusan hukuman mati.Koalisi Hapus Hukuman Mati (Hati) yang terdiri dari Kontras, Imparsial, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, dan Human Rights Working Group (HRWG) mengeluarkan pernyataan sikap, mendesak Presiden membatalkan eksekusi mati Alasannya melanggar HAM. Untuk menjawab masalah ini kami melakukan wawancara dengan Ustadz Rakhmat S Labib koordinator Lajnah Tsaqafiyyah Hizbut Tahrir Indonesia. Berikut hasil wawancaranya.

Kenapa pro kontra tentang masalah ini selalu muncul ?

Kesalahan dasarnya adalah ketika dasar untuk hukuman itu adalah HAM. Perdebatan diatas memungkinkan muncul . Sebaliknya kalau berdasarkan syariah Islam , hukum mati adalah legal. Syariat Islam telah menetapkan delik perkara yang kepada para pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati. Sebagian kasus seperti itu tercakup dalam hukum-hukum hudud, yang bentuk kesalahan dan bentuk sanksinya telah diputuskan oleh syara. Seperti kasus pembunuhan yang disengaja (kecuali keluarga korban memaafkan), tindakan zina muhshan (pelakunya telah bersuami atau beristeri), liwath (homoseksual), dan murtad (keluar dari agama Islam, berpindah memeluk agama selain Islam).

Selain itu, ada pula kasus-kasus yang dianggap berat, namun tidak tercakup di dalam hukum hudud, melainkan tergolong hukum ta’zir (yaitu hukum yang bentuk sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim), yang sanksinya bisa berupa hukuman mati. Contohnya adalah tindakan spionase (mata-mata) yang bisa berakibat pada kehancuran militer, atau kehancuran negara; atau memproduksi dan menjual secara besar-besaran kepada masyarakat obat bius, narkotika, dan sejenisnya. Pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati.Dalam pandangan Islam, hukuman mati dalam kasus-kasus seperti itu justru wajib diterapkan

Apa masalahnya kalau prinsip HAM dijadikan dasar ?

Untuk menjawab pertanyaan itu, secara sederhana bisa dikemas dalam bentuk pertanyaan: siapa yang berhak menetapkan layak atau tidak layaknya hukuman mati terhadap manusia? Apakah hukum buatan manusia (hukum akal) ataukah hukum Tuhan? Yang pasti, akal manusia, betapapun hebatnya, tidak akan pernah sanggup menjangkau daerah layak atau tidaknya hukuman mati. Di dalam syariat Islam, otoritas yang berhak menentukan layak atau tidaknya suatu perbuatan, sekaligus yang paling mengetahui hakekatnya, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai sandaran bagi kita, adalah syariat, atau hukum Allah Swt, bukan akal atau hukum buatan manusia.

Dari sini bisa kita simpulkan, bahwa perkara-perkara yang menyangkut pujian atau celaan, yang berdampak pada adanya ganjaran atau pun sanksi, tidak bisa dijangkau hakekatnya oleh akal manusia maupun tabiat (kecenderungan umum) manusia. Apabila manusia memaksa dengan membuat hukum berdasarkan akalnya atau pun kecenderungannya tadi dalam perkara-perkara yang terkait dengan pujian atau celaan yang berdampak pada ganjaran dan siksa, maka pasti akan menghasilkan perselisihan dan relativitas (ketidakpastian) hukum.

Dengan demikian, yang mengetahui hakekat perkara-perkara yang menyangkut pujian dan celaan, atau yang berdampak pada adanya ganjaran atau pun sanksi di akhirat adalah syara (Allah Swt). Ajaran Islam menegaskan tentang persoalan ini: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (TQS. al-An’am [6]: 57)

Artinya, HAM tidak bisa dijadikan rujukan ?

Tidak bisa dan tidak boleh sama sekali. Apalagi terdapat kontradiksi dalam ide HAM itu . Mereka mengatakan hukuman mati melanggar hak hidup orang yang tidak bisa dikurangi oleh manusia dalam keadaan apapun . Pertanyaannya bagaimana caranya negara melindungi nyawa manusia ? Justru penerapan hukuman mati itu adalah cara negara untuk melindungi nyawa rakyatnya. Dengan sanksi yang sangat tegas , akan menjadi tindakan preventif atau pencegah bagi yang lain untuk melakukan kejahatan yang sama.Berdasarkan hati nurani yang dalam, hukuman apa yang pantas ditimpakan bagi penjahat kemanusiaan seperti Hitler, atau pembantai ribuan umat Islam di Bosnia, Irak, Afghanistan, Palestina dan Lebanon? Coba bayangkan , terjadi perampokan, anda dalam posisi korban , ibu anda dibunuh, istri anda diperkosa, anak-anak anda di bunuh di depan mata anda, rumah anda kemudian dibakar, apakah tidak pantas pelakunya dihukum mati ?

Tapi bukankah pelaksanaan hukuman mati tidak mengurangi tingkat kejahatan dan ternyata tidak menyelesaikan persoalan .?

Memang sangsi hukuman bukan satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminalitas itu. Banyak faktor lain seperti kesejahtraan masyarakat, tingkat stress yang tinggi. Memang Hukuman mati ini bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan meluas, namun bagaimanapun hukuman mati akan memberikan aspek jera yang meluas. Logikanya, kalau dengan hukuman mati saja masih terjadi kejahatan apa lagi kalau tidak diterapakan.

Artinya, masalah sanksi hukum hanya salah satu faktor saja ?

Benar, mencegah kejahatan meluas, tidak bisa hanya disandarkan kepada hukuman yang keras. Tapi juga faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemicu, seperti faktor kesejahteraan masyarakat. Menarik, dalam kasus hukuman potong tangan bagi pencuri, Rasulullah saw pernah tidak menjatuhkan hukuman tersebut kepada pencuri. Penyebabnya, karena kondisi masyarakat pada waktu itu dalam keadaan paceklik, hingga pelaku terpaksa melakukan pencurian untuk menyambung nyawa. Hal ini kemudian menjadi ketetapan hukum dalam Islam, bahwa pelaku pencurian tidak dikenakan sanksi apabila dia mencuri karena lapar atau terpaksa untuk mempertahankan hidupnya. Khalifah Umar bin Khaththab r.a pun mengikuti tindakan yang dilakukan Rasul ini.

Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kewajiban penerapan sanksi hukum yang tegas dengan kewajiban negara menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Sehingga tidak ada alasan bagi rakyat untuk mencuri dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Namun hal ini bukan berarti menghapus hukuman yang keras tersebut. Hukuman tersebut tetap berlaku, namun qadhi (hakim) harus mempertimbangkan alasan terpidana melakukan tindakan kejahatan.

Bagaimana dengan prosedural hukuman itu dalam Islam ?

semua sanksi hukum dalam Islam dilakukan lewat proses pengadilan yang obyektif dan adil. Pelaku zina misalnya baru bisa dihukum kalau ada empat orang yang langsung menyaksikan. Pencuri dihukum kalau dia terbukti mencuri bukan karena lapar. Pembuktian (al- bayyinah) ini menjadi sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah saw memerintahkan untuk tidak melakukan hukuman hudud (pidana) kalau masih ada syubhat (keraguan) di dalamnya. Dalam kasus Ghomidiyah misalnya, berulang-ulang Rasulullah menanyakan kepadanya apakah dia jujur dengan pengakuannya itu? Rasulullah juga memberikan kesempatan kepadanya untuk merubah pengakuannya sebelum hukum dijatuhkan. Rasulullah saw juga bertanya kepada orang-orang yang dekat kepadanya apakah Ghamidiyah itu waras atau gila? Catatan penting lain, hukuman mati ini dilakukan di tempat terbuka agar disaksikan banyak orang. Dengan demikian efek jeranya akan semakin besar. Dan itu tidak boleh ditunda-tunda , harus segera di eksekusi.

Bukankah dalam sistem hukum yang belum berjalan baik sekarang ini , ditambah aparat yang korup hukuman itu tidak layak untuk diterapkan ?

Itu persoalan lain. Itu harus diperbaiki, sistem hukumnya harus benar dan aparatnya harus amanah. Namun itu bukan jadi alasan untuk menolak hukuman mati. Justru karena itu , syariah Islam harus diterapkan. Dengan demikian sistemnya akan bagus dan dan aparatnya akan bagus karena memiliki ketaqwaan yang tinggi.

Source: www.hizbut-tahrir.or.id

Mafia Berkeley dianggap sebagai ’otak’ atas segala carut-marut ekonomi di Indonesia. Terjualnya sebagian besar aset strategis bangsa ini, semakin membengkaknya nilai utang negara dan yang lainnya adalah keberhasilan ’agenda’ mereka. Negara akhirnya ’tergadai’ oleh kapitalis asing. Negara ini pun ’dihisap’ habis kekayaannya. Ujungnya, rakyat semakin hari semakin sengsara.

Apa sebenarnya Mafia Berkeley itu? Siapa saja yang termasuk di dalamnya? Bagaimana operasi mereka sebagai ’komprador’ asing yang setia menjual aset-aset negara? Bagaimana pola rekruitmen mereka? Yang terpenting, mengapa mereka hingga saat ini ’tidak tersentuh’?

Untuk menjawab itu semua, wartawan kami, Gus Uwik, mewawancarai Kusfiardi (Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang/KAU). Berikut petikan wawancaranya.

Sebenarnya, apa Mafia Berkeley itu?

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), namun memiliki sistem regenerasi yang mapan. Generasi awalnya adalah Prof. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, JB Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah menjadi anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah menjadi sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat ketua Bappenas dan bermarkas di sana.

Setelah itu, presiden berganti beberapa kali. Yang “kecolongan” tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani. Mereka berhasil mempengaruhi atau “memaksa” Gus Dur; mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas dengan itu, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Yang mengejutkan, Presiden Megawati mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia.

Presiden SBY sudah mengetahui semuanya dan tetap saja memasukkan tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Boediono, Sri Mulyani, Purnomo Yusgiantoro, dan Mari Pangestu ke dalam kabinet pemerintahannya.

Mengapa disebut sebagai ’mafia’? Apakah memang membahayakan’?

Sebutan mafia bagi Mafia Berkeley, selain karena mereka adalah sekelompok ekonom yang dirancang untuk mendukung hegemoni Amerika Serikat (AS) dan merusak ekonomi Indonesia, juga mendapatkan dukungan penuh dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank untuk selalu mendapatkan kekuasaan di Pemerintahan Indonesia di bidang ekonomi.

Kelompok ini sangat berbahaya karena Mafia Berkeley memang dirancang secara sistematis untuk mengontrol ekonomi Indonesia. Kebijakan ekonomi yang diambil berisi empat strategi utama, yakni: kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi, meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdangangana serta melakukan privatisasi. Kebijakan yang mereka jalankan tersebut merupakan hasil rumusan dari IMF, Bank Dunia dan USAID.

Bagaimana awal masuknya Mafia Berkeley di Indonesia?

Kelompok mafia tersebut telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1966) sebagai bagian dari strategi Perang Dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia.

Kelompok yang dikenal dengan Mafia Berkeley ini kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Universitas Berkeley sendiri merupakan salah satu universitas terkemuka di Amerika. Para mahasiswanya terkenal progresif dan mayoritas anti Perang Vietnam.

Namun, program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk di kemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut mafia, mengambil idea dari organisasi kejahatan terorganisasi di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisasi menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Atas dasar kepentingan apa mereka ‘ditanam’ di Indonesia?

Selain sebagai bagian dari agen hegemoni global Amerika, Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor kebijakan ekonomi Indonesia agar sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakannya adalah Washington Konsensus yang terdiri dari: kebijakan anggaran yang ketat, penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi industri dan perdagangan, serta privatisasi.

Bagaimana posisi Mafia Berkeley dalam Pemerintah?

Dalam pemerintahan, Mafia Berkeley selalu menargetkan untuk menguasai jabatan di bidang ekonomi dan sumber daya. Jabatan tersebut bisa sebagai menteri, staf ahli maupun posisi lainnya yang langsung berhubungan dalam perumusan kebijakan ekonomi politik. Posisi tersebut sangat strategis.

Menteri Keuangan, misalnya. Selain sebagai penentu kebijakan keuangan negara, sekaligus sebagai bendahara negara. Artinya, tidak satu peser pun uang negara bisa keluar tanpa persetujuan Menteri Keuangan.

Bagaimana kebijakan-kebijakannya saat ini terhadap pembangunan ekonomi Indonesia?

Selama 40 tahun lebih berkuasa, kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Mafia Berkeley dalam pemerintahan tidak pernah memberikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Namun, hingga saat ini, Mafia Berkeley masih bercokol di sektor-sektor vital, seperti di Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral, Bank Indonesia, dan departemen lain yang berkaitan dengan sektor ekonomi strategis lainnya.

Kebijakan yang mereka ambil memang tidak pernah mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat Indonesia. Mereka lebih memprioritaskan untuk melaksanakan perintah dari IMF dan Bank Dunia.

Berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan justru menghambat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bisa disebutkan contoh-contoh kebijakannya?

Utang luar negeri, liberalisasi perdagangan dan keuangan, pencabutan berbagai macam subsidi (termasuk subsidi BBM) dan privatisasi yang menyerahkan aset milik negara pada pihak swasta maupun pemerintah asing.

Apakah Mafia Berkeley berdiri sendiri atau ada dukungan dari pihak luar (asing)?

Mafia Berkeley mendapat dukungan penuh dari pemerintahan negara maju, khususnya Amerika Serikat dan lembaga dan asosiasi ekonomi internasional. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan citra positif bahkan penghargaan skala internasional terhadap Mafia Berkeley, walaupun mereka belum menunjukkan hasil kerja seperti yang digambarkan dalam penghargaan tersebut. Misalnya, waktu mereka memberikan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik kepada Sri Mulyani. Kita kan tahu, saat itu dia baru saja menjabat sebagai Menkeu, belum melakukan kerja yang berarti, tapi sudah dapat penghargaan internasional.

Bagaimana hubungan mereka selama ini dengan ‘tuannya’?

Mereka akan selalu memberikan kemudahan bagi pergerakan modal asing untuk menguasai perekonomian Indonesia, termasuk memastikan Indonesia tetap membayar utang-utang lama dan meneruskan pembuatan utang baru. Dengan ketergantungan utang ini, Mafia Berkeley bisa tetap berkuasa karena memungkinkan pihak asing untuk mengontrol perekonomian nasional melalui agen mereka, yaitu Mafia Berkeley.

Bagaimana Mafia Berkeley mempertahankan eksistensinya?

Mereka sudah memposisikan diri sebagai budak Kapitalisme dan agen asing. Mereka akan melayani seluruh kemauan asing yang berkaitan dengan invasi ekonomi untuk memiskinkan Indonesia.

Layaknya sebuah organisasi, mereka akan melakukan ‘kaderisasi’. Bagaimana pola kaderisasi dan pendanaannya?

Kaderisasi dalam Mafia Berkeley telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia. Program kaderisasi yang terpenting di dalam Mafia Berkeley adalah melalui pendidikan untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk di kemudian hari menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Apa yang menyebabkan mereka hingga saat ini masih bisa eksis?

Karena mereka mampu melayani dengan baik para majikannya dan rakyat tidak menaruh perhatian serius pada sepak terjang Mafia Berkeley. Belum ada aksi protes dalam bentuk massif yang menggugat kejahatan mereka selama ini. Padahal kekisruhan politik akibat kenaikan BBM yang sekarang terjadi, aktor utamanya adalah Mafia Berkeley.

Lalu bagaimana melawannya hingga mereka semua ‘terusir’ dari negeri kita?

Untuk membersihkan Mafia Berkeley di pemerintahan kita harus memiliki agenda yang terstruktur dan berjalan simultan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat opini publik, bahwa penyebab kesengsaraan rakyat hari ini adalah Mafia Berkeley. Jika rakyat ingin keluar dari kesengaraan ini maka Mafia Berkeley harus disingkirkan jauh-jauh dari seluruh aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mereka layak disingkirkan, karena mereka adalah agen asing dan pengkhianat.

Keberadaan jamaah Ahmadiyah di Indonesia makin meresahkan. Namun anehnya pemerintah seolah ragu menindak Ahmadiyah.

“Padahal terhadap Al Qiyadah Al Islamiyah yang nabi palsunya Ahmad Moshaddeq pemerintah bisa melarangnya, kenapa kepada Ahmadiyah tidak atau belum bisa, kenapa masih ragu-ragu?” ujar Hartono Ahmad Jaiz dari LPPI. Padahal, katanya, di Malaysia sejak tahun 1975 Ahmadiyah sudah dilarang. Di negerinya sendiri dinilai minoritas dari yang bukan Islam. Juga tidak boleh dikuburkan di kuburan Islam.

Untuk mengetahui sejauh mana sikap pemerintah dalam menangani Ahmadiyah dan kenapa Ahmadiyah ini ditentang umat Islam, berikut wawancara wartawan Suara Islam dengan Hartono Ahmad Jaiz, beberapa waktu yang lalu.

Bagaimana sejarah berdirinya Ahmadiyah itu?

Mirza Ghulam Ahmad mengaku sampai menjadi Nabi itu bertahap. Pertama Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai mujadid. Kemudian ia mengaku nabi yang tidak membawa syariat. Ini terjadi sebelum tahun 1900. Setelah itu ia mengaku sebagai nabi dan rasul pembawa syariat. Menerima wahyu seperti Alquran dan menerapkan pada dirinya. Setelah itu ia mengikuti cara-cara kebatinan zindiq dalam ungkapan-ungkapannya. Ia mengikuti cara Bahai dalam mengaburkan ucapannya. Bahai itu berasal dari Syiah, kemudian mengaku adanya nabi, menggabungkan antara Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kalau sekarang istilahnya pluralisme agama.

Kemudian Mirza mulai meniru mukjizat penutup para nabi, yakni nabi Muhammad SAW. Lalu menjadikan masjidnya sebagai Masjid Aqsha. Kemudian desanya diaku sebagai Makkah, Lahore sebagai Madinah, menara masjidnya dinamai menara Almasih. Kemudian ia membangun pemakaman yang disebut pemakaman jannah. Semua yang dimakamkan di sana diakatakan ahli surga. Tetapi sebelumnya harus beli sertifikatnya dengan harga mahal itu. Meski tidak dimakamkan di sana, tapi yang penting punya sertifikat, maka nanti termasuk ahli surga. Jadi ujung-ujungnya duit.

Setelah itu bagaimana?

Setelah merasa kuat mereka kemudian mengkafirkan orang muslim. Dengan ucapan-ucapannya bahkan dinisbatkan pada Allah dalam kitab tadzkirah, wahyu muqqodas. Diantaranya ada dalam tadzkirah halaman 402, bunyinya sayakulu al aduwwu lasta mursalah artinya musuh akan berkata, kamu (mirza Ghulam Ahmad) bukanlah orang yang diutus oleh Allah.

Jadi kita ini yang bukan Ahmadiyah dianggap musuh. Lalu perkataan Mirza Ghulam Ahmad, seseorang yang tidak beriman kepadaku dia, tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Jadi yang tidak percaya kepada Ghulam Ahmad berarti tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi kafir kan. Ya prosesnya seperti.

Bagaimana dengan peran Inggris?

Ya itu anehnya, karena dia itu memang pembohong, dia membuat buku yang banyak banget untuk mendukung penjajah Inggris. Otomatis di situ ada peran Inggris. Ngapain dia sampai menulis banyak dalam rangka mendukung penjajah Inggris?

Sejarah Ahmadiyah masuk ke Indonesia?

Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia pertama kali adalah Ahmadiyah Lahore, yakni tahun 1928. Nah dalam sejarahnya, Cokroaminoto, Muhammadiyah mene-maninya. Kemudian baru belakangan, kira-kira lima tahun setelah itu, Ahmadiyah yang selama ini dianggap sebagai teman berbeda dengan kita. Tujuh tahun kemudian, yakni 1935 datang Ahmadiyah Qodiyan. Karena NU yang tradisional dan Muhammadiyah yang pembaharu itu berselisih sangat ketat, maka datangnya aliran sesat Ahmadiyah baik Lahore maupun Qodiyan itu aman. Ahmadiyah tidak dalam hitungan perselisihan bentrok ini. Makanya dalam perjalannya Ahmadiyah tidak diusik-usik karena bentrokan antara pembaharu dan tradisionalis itu berlanjut-lanjut tentang khilafiyah. Jadi Ahmadiyah tidak terhitung sebagai kelompok yang dideskriditkan.

Kenapa Ahmadiyah bisa diterima di Indonesia?

Nah di Indonesia ini apa sih yang tidak laku? Apa saja yang dijajakan, sampai dukun yang tidak logis saja bisa laku kan.

Berapa jumlah pengikutnya di Indonesia sekarang?

Nggak banyak. Paling 500 ribu orang. Walaupun cabangnya sampai 200 cabang lebih. Jadi produk asing belum tentu laris juga di Indonesia. Hanya saja menjadi ganjalan ketika itu tidak dilarang. Paling kurang jadi pertanyaan apa pemerintah takut sama asing?

Apa bedanya Ahmadiyah Qodiyan dan Lahore?

Ya sama sesat dan menyesatkan karena sumbernya sama. Bedanya Qodiyan mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, semenetara Lahore menyebut Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai mujadid.

Bukankah di Islam juga mengenal istilah mujadid?

Kalau mujadid itu dalam Islam, mengembalikan Islam sesuai Alquran dan sunnah. Mujadidnya bukan model Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam itu pendusta.

Kesesatannya yang paling fatal?

Dengan mengaku mendapat wahyu itu paling fatal. Kalau sudah mendapatkan wahyu dan mengaku nabi itu kesesatan yang paling fatal.

Mereka mengaku syahadatnya kan sama dengan kita?

Muhammad di situ yang dimaksud ya Mirza Ghulam Ahmad, karena katanya Mirza Ghulam Ahmad itu sudah merupakan reinkarnasi dari nabi-nabi bahkan nabi Muhamamad SAW. Jadi ucapannya sepertinya sama, tapi isi dan keyakinannya berbeda. Itu dari buku-buku dan pernyataan wahyunya Mirza Ghulam Ahmad. Itulah model dari penipuannya. Jadi Muhammad di situ bukan Muhammad yang dilahirkan Siti Aminah di Makkah

Apa itu bukan karena kecurigaan saja?

Bukan. Itu kan dari kitab mereka sendiri. Masa kita ngarang-ngarang tentang mereka.

Mereka juga membantah menyebut kafir umat Islam di luar mereka?

Lho bukti dari kitab-kitab mereka, wanitanya nikah dengan selain Ahmadiyah tidak boleh. Anaknya Mirza Ghulam Ahmad sendiri, Fadhol Ahmad, itu waktu meninggal tidak dishalati oleh Mirza Ghulam Ahmad karena ia tidak beriman kepada bapaknya itu.

Menurut pengikutnya, Mirza Ghulam Ahmad itu tidak mengaku Nabi?

Justru Mirza Ghulam Ahmadnya yang menegaskan bahwa yang tidak percaya kepada Kamu (Mirza), itu adalah musuh. Malah ia memaki kepada seluruh manusia yang tidak percaya kepada dia sebagai anak pelacur. Apa yang diklaim sebagai wahyu maupun dari prakteknya sudah jelas. Bukan saja dari pengikutnya tapi dari Mirza Ghulam Ahmad.

Tujuan Ahmadiyah di Indonesia seperti apa?

Yang jelas ketika khalifahnya, Tohir Ahmad datang ke sini saat pemerintahan Gusdur, berjanji akan men-jadikan Indonesia sebagai pusat Ahmadiyah di dunia. Ini kan jadi persoalan. Nah kalau jadi sentral Ahmadiyah Indonesia ini, gimana ini. Ini justru akan menjadikan Indonesia musuh Islam terbesar di dunia. Apa kita rela?

Tentang Tadzkirah, mereka membantahnya sebagai kitab suci?

Kalau itu diatasnamakan Allah dan disebut dalam kitab itu sendiri sebagai wahyu muqqodas. Maka mereka berbohong dua kali. Sudah wahyu muqqodasnya bohong dan pengikutnya bohong lagi.

Kenapa pemerintah tidak juga melarang Ahmadiyah?

Nah di sini ada pertanyaan. Kenapa begitu? Terhadap Al Qiyadah Al Islamiyaah yang nabi palsunya Ahmad Moshaddeq pemerintah bisa melarangnya, kenapa kepada Ahmadiyah tidak atau belum bisa? Kenapa masih ragu-ragu? Padahal di Malaysia sejak tahun 1975 sudah dilarang. Di negerinya sendiri dinilai itu minoritas dari yang bukan Islam. Dan tidak boleh dikuburkan di kuburan Islam.

Kepala Litbang Depag bilangnya alasannya karena hubungan internasional. Sebenarnya ada apa dengan hubungan internasional? Lho Malaysia yang sudah melarang sejak tahun 1975 kok nggak ada masalah dengan hubungan internasionalnya. Ini berarti ada orang-orang yang terlibat. Johan Effendi yang dari litbang Depag kan dulu Ahmadiyah.

Pemerintah apa takut?

Kalau dilihat dari takutnya nggak takut. Tapi justru yang ditakuti itu Islam. Kalau Islam ini kemudian dituruti dan Ahmadiyah dilarang, maka Islam akan berkembang baik. Kalau Islam berkembang baik maka syariat Islam diterapkan. Ketika Islam diterapkan maka orang yang korupsi dipotong tangannya. Orang yang berzina dan sudah menikah, kalau ketahuan dan ada saksi empat, akan dirajam. Itu yang ditakuti. Islam phobia justru ada di sini. Justru yang ditakuti itu Islam bukan Ahmadiyah

Mungkin nggak ini dijadikan alat politik untuk tahun 2009?

Nggak benar itu. Jumlahnya 500 ribu itu untuk apa?

Apa ada pihak tertentu yang bermain?

Kalau kita main tebak-tebak ya tidak bisa. Tapi yang jelas kok pejabat pemerintah terkesan membela Ahmadiyah. Jadi itu bukan permainan siapa-siapa, berarti permainan di antaranya permainan pejabat itu. Siapa yang ngomong ya itu yang bermain dengan lain-lainnya.

Model apa yang mesti diambil pemerintah dalam menangani Ahmadiyah, apa seperti Pakistan yang menganggap Ahmadiyah di luar Islam?

Justru aliran produk dari sini sendiri, yakni Ahmad Moshaddeq, yang serupa dengan model Ahmadiyah, dilarang dan nggak ada soal kan. Jadi modelnya ya seperti melarang Ahmad Moshaddeq dan jamaahnya, melarang Ahmadiyah secara nasional.

Untuk kasus Indonesia siapa yang paling berwenang untuk memutuskan?

Ya kejaksaan agung. Karena di dalam kejaksaan agung ada PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). Nah seperti ketika melarang Islam Jamaah kan jaksa agung. Juga seperti melarang buku-buku berbahaya ya jaksa agung. Namun demikian untuk melarang suatu aliran yang berkaitan dengan Islam mestinya rujukannya Majelis Ulama.

Apa yang dilakukan Ahmadiyah itu menodai hukum Islam. Ketika menodai Islam dan dibiarkan akan meresahkan. Padahal secara hukum sudah jelas, prosedurnya sudah ada, lembaga yang harus menangani itu sudah jelas. Jadi sebenarnya tidak ada problem untuk melarang ini. Justru problem itu ketika tidak melarang, karena akan menyebabkan insiden-insiden di daerah. Kalau ada problem paling ketika itu saja. Ibarat misalnya penyakit, ketika dieman-eman, disayang-sayang, maka seluruh tubuh nanti kena penyakit. Kan begitu. Aliran sesat lebih dari sekadar panyakit yang ada di badan ini. Kalau dibiarkan sama dengan memelihara penyakit.

Kalau dilarang apa nggak melanggar HAM?

Justru agar Hak Asasi untuk meyakini agama yang benar itu dilindungi. Tidak dirusak. Orang HAM jangan berpikirnya terbalik. HAM itu juga harus melihat orang lain. Dan melihat urutan-urutannya. Ahmadiyah lah yang melanggar HAM duluan karena telah mengacak-acak Islam. Ketika ada reaksi kok yang dipersoalkan yang bereaksi. Ini kan kebalik. Apakah ada kebebasan untuk mengacak-acak agama yang sudah diyakini. Kan tidak ada. Jadi yang membela itu cara berpikirnya tidak urut.

Bagaimana dengan adanya orang yang mengaku Islam tapi membela Ahmadiyah?

Dalam hadist Nabi SAW, seperti diriwayatkan Abu Hurairah, yang dimuat oleh Ibnu Katsir dalam kitab al bidayah wal nihayah, yang namanya Ar rojal, yakni yang membela nabi palsu Musailamah al Kadzab saja itu disabdakan Rasulullah SAW, nanti di Neraka gigi grahamnya lebih besar dibanding gunung Uhud.

Jadi ini bukan persoalan kecil. Masalahnya ini hak Allah. Kemudian dipalsu dan mengatakan yang mengikuti nabi Muhammad SAW ini kafir. Bahkan wanita Ahmadiyah tidak boleh menikah dengan laki-laki Muslim. Padahal Musailamah Al Kadzab saja nggak seperti itu. Itu saja pembelanya disebut di Neraka gigi grahamnya lebih besar dibanding gunung Uhud. Tapi sekarang ini orang dengan mudahnya kok membela Ahmadiyah.

Bagaimana Islam menangani nabi palsu itu?

Secara Islam pengikut nabi palsu itu harus diperangi. Contohnya 40 ribuan pengikutnya Musailamah al Kadzab dan Musailamahnya sendiri diperangi setelah sebelumnya dibilangin untuk masuk Islam kembali, tapi nggak mau. Abu Bakar Shiddiq mengerahkan 10 ribu tentaranya yang dipimpin khalid bin Walid. Kemudian 10 ribu orang murtad pengikut Musailamah al Kadzab itu mati dibunuhin.

Jadi kalau ini tidak diselesaikan oleh pemerintah justru dikhawatirkan akan kacau. Karena secara akidah itu memang harus diperangi.

Perlu nggak sih peraturan baru untuk mena-ngani aliran sesat itu?

Peraturan itu kan kembali kepada perlindungan terhadap keyakinan. Jadi kalau diadakan ya peratuan tentang melindungi keyakinan. Perlu itu, tapi harus kongkrit bagaimana melindunginya. Agama itu harus dilindungi. Agama malah lebih dibanding sekadar harta. Jadinya harus ada undang-undang yang melindungi agama.

Kalau pemerintah tidak membubarkan Ahmadi-yah apa yang mesti dilakukan umat?

Amar ma’ruf nahi munkar ya terus dilakukan. Jadi seperti dulu, ketika PKI berontak 1948, kemudian berontak lagi tahun 1965 baru bisa dibubarkan. Di masa itu juga difatwakan PKI itu kafir. Ya begitu sebagaimana JIL difatwakan bertentangan dengan Islam. Ya memang proses untuk pembubaran itu dan belum tentu langsung. Tetapi petunjuk kepada umat Islam bahwa ini sesat harus terus dilakukan. Kemudian kita percayakan kepada pihak pemerintah sampai bisa percaya.

Tentang tindakan anarkis seperti di Kuningan itu apa bisa dibenarkan?

Ya itu kan ekses. Akibat. Kalau akibat itu mesti dilihat dari penyebabnya. Merusak yang jenisnya materi emang salah, tapi yang namanya merusak keyakinan seperti agama Islam hukumnya diperangi tadi. Jadi secara hukum yang lebih berat itu ya Ahmadiyah karena telah merusak Islam. Ini lebih berat dibanding merusak materi seperti kaca bangunan milik Ahmadiyah.

Dalam penanganan aliran sesat seperti Ahmadi-yah itu solusi jangka panjangnya apa?

Ya syariat Islam yang konsekwen. Memang Islam seharusnya diterapkan secara kehidupan nyata. Tapi ketika tidak dalam kekuasaan bukan berarti Islam tidak dilindungi. Ketika Islam dijamin UUD itu bukti jaminannya harus berupa perlindungan. Jadi perlu UU perlindungan keyakinan itu.

Jadi ketika belum dapat yang itu ya berusaha misalnya minta Ahmadiyah dibubarkan. Jadi tidak nunggu syariat Islam itu ditegakkan.

Melawan Kesesatan Melalui Buku

Drs H Hartono bin Ahmad Jaiz, demikian nama lengkap laki-laki kelahiran Boyolali, 1 April 1953 ini. Tamat dari Fakultas Adab/Sastra Arab IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta 1980-1981. Sebelumnya, belajar di PGA (Pendidikan Guru Agama) 6 tahun Negeri di Solo Jawa Tengah 1968-1973.

Selama belajar di PGAN Solo mondok di Pesantren Jenengan tempat Pak Munawir Sjadzali mantan Menteri Agama mondok dulu, di bawah pimpinan KH Ma’ruf, dulunya guru di Madrasah Mamba’ul ‘Ulum (kini pesantren itu telah tiada). Dan beberapa tahun setiap Ramadhan Hartono ikut mengaji kitab-kitab agama di Pesantren Kacangan Andong Boyolali.

Hartono menjadi wartawan Pelita 1982 sampai 1996, kemudian dialihkan menjadi Kepala Bagian Perpustakaan dan dokumentasi sampai 1997. Ketika mengangkat kasus pemberitaan 62 jenis makanan diduga mengandung lemak babi 1989, dirinya sempat diinterogasi 2 hari, namun dinyatakan tidak bersalah oleh para penginterogasi di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta.

Diutus oleh Harian Pelita dan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) untuk meliput kondisi umat Islam Bosnia Herzegovina yang diserbu dan dibantai Serbia. Tugas meliput itu dilaksanakan sampai Mostar Bosnia Herzegovina dan di kamp-kamp pengungsi di Zagreb Croatia, dan Nagyatad Hongaria serta meliput masyarakat Muslim di Buddapes ibukota Hongaria, Desember 1992.

Menjadi pengasuh rubrik Islamika di Majalah Media Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak 1998. Menjadi anggota tim editor terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, Yayasan Imam Syafi’I di Bogor, sejak 1999. Kemudian menjadi Ketua Lajnah Ilmiah LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) di Jakarta sejak 1998.

Aktifitas Ahmad Jaiz sekarang lebih banyak diisi dengan dakwah dan menulis buku. Buku-buku beliau lebih banyak tentang pemikiran yang membongkar pemikiran-pemikiran sesat di Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulis cukup membuat umat terhenyak adalah Ada pemurtadan di IAIN, Bila Kyai menjadi Tuhan, dan Bahaya Islam Liberal. Karena buku-bukunya itulah ia kerapkali diteror pihak-pihak yang tidak senang padanya. Tapi Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan perlindungan kepadanya

Saya ingin bertanya bagaimana tindakan umat Islam terhadap salah aliran (ahmadiyah) menurut cara-cara Nabi Besar Muhamad SAW sehingga tidak terjadi kesalahan pamaham (ikannya dapat airnya tetap tenang) artinya persoalan ini selesai tanpa ada masalah lagi terima kasih

Hamba Allah
Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga 14 abad kemudian, tidak ada seorang pun yang dari umat Islam ini yang berpandangan ada nabi setelah kenabian Muhammad SAW. Jangankan orang lain, bahkan kalau hari ini ada seorang beriman mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sekalipun, posisi Nabi Muhammad dalam mimpunya itu sudah bukan lagi sebagai nabi. Karena kenabian Muhammad SAW telah tunai dan sempurna, sejak wafatnya beliau.

Demikian juga dengan Nabi Isa ‘alaihissalam yang insya Allah nanti akan turun ke dunia. Saat bersama umat Islam nanti, beliau tidak lagi berposisi sebagai nabi, melainkan sebagai manusia biasa. Mungkin sebutannya mantan nabi atau pensiunan nabi, atau apa lah.

Lalu agama apa yang dijalankan oleh beliau?

Jawabnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau menjadi nabi 14 abad yang lampau.

Kalau para mantan nabi saja apabila muncul di zaman sekarang ini, tidak mungkin jadi nabi, apalagi sekedar seorang kaki tangan inteljen Inggris yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Jelas sekali dia meracau ketika mengaku dirinya Nabi. Ahmadiyah kemudian diusir dari Pakistan dan bercokol sekarang ini di negeri asalnya, Inggris.

Maka ide untuk mendirikan agama baru yang bernama Ahmadiyah itu jelas-jelas memang bertujuan untuk merusak agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW.

Dan kepentingan agen asing di dalamnya memang tidak bisa dipungkiri lagi. Bodoh atau pura-pura bodoh kalau masih saja ada dari orang muslim pura-pura tidak tahu bahwa Ahmadiyah tidak lain hanyalah agenda asing.

Dan makanlah itu istilah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebab urusan agama Ahmadiyah bukan sekedar kebebasan dan berkeyakinan, tapi lebih dari itu. urusan Ahmadiyah tidak lebih dari sekedar project tadah hujan, yang intinya bagaimana kita diminta mengerjakan order-order dari para yahudi yang memang kebanyakan duit.

Kalau hari ini umat Islam bentrok secara horizontal, di mana ada sebagian kalangan yang kurang mengerti persoalan, lalu mau-maunya dijadikan pendukung Ahmadiyah, memang itu merupakan salah satu tujuan agen asing.

Bahakn kalau perlu pendukung yang telah buta mata hatinya itu dibenturkan secara fisik kepada seluruh umat Islam. Entah sihir apa yang dipakai, tapi dari sekian banyak teknik yang dilakukan, yang paling jelas berbicara adalah sihir dollar, kucuran dana, bantuan asing atau apa lagi istilahnya.

Berharap ada dialog?

Wah jangan terlalu berharap. Rasanya para agen asing itu memang tidak akan mau berdialog, karena tujuan mereka sama sekali jauh dari mencari kebenaran.

Kebenaran adalah benda asing yang tidak punya tempat di hati mereka. Kalau mau mencari kebenaran, pasti sejak awal mereka tidak masuk ke agama Ahmadiyah.

Tujuan mereka sekedar jadi kacung-kacung kelas teri para pemegang dana yang tak terbatas. Tugas mereka sekedar menari mengikuti tabuhan genderang setan dengan tarian-tarian aneh yang menginjak nurani.

Apapun akan mereka lakukan termasuk kalau harus menancapkan belati karatan di ulu hati umat Islam. Ibarat virus influenza, mereka bergerak memanfaatkan keawaman, kebohodan, dan kabut pekat yang menyelubungi aqidah umat.

Lihatlah siapa sih yang ikut ajaran agama Ahmadiyah tapi mengaku muslim? Rata-rata orang yang tidak punya bekal ilmu agama yang benar. Mohon maaf, bukan ingin menyepelekan, tapi jangan kaget kalau para tokohnya sekedar untuk membaca Quran pun tidak benar bacaannya. Jangan tanya tentang kemampuan berbahasa Arab, mereka lebih tidak peduli lagi.

Bahkan kuliah di Universitas yang mengajarkan ilmu-ilmu keIslaman pun juga tidak. Karena doktirn sesat Ahmadiyah itu tidak layak dijadikan ilmu dan tidak ada tempatnya di kampus dan perguruan tinggi.

Bahkan sekedar jadi buku pun juga tidak layak. Makanya mereka merekam sendiri kaset-kaset dan video sesat produk mereka. Bahkan terpaksa harus mendirikan stasiun TV sendiri. Sebab tidak ada penerbit yang dengan bodoh mau menerbitkan idelogi kufur macam itu. Juga tidak ada stasiun TV yang mau menyiarkan ajaran mereka.

Namun karena ini projek yahudi international yang dananya segede gaban, bikin percetakan atau stasiun TV pun dengan mudah dikerjakan. Walau pun tidak ada yang baca buku terbitan mereka dan tidak ada nonton TV mereka. Siapa yang mau baca kalau isinya sesat? Siapa yang mau nonton kalau isinya cuma doktrin dan cekok pahit?

Dan jangan bicara tentang ulama di dalam Ahmadiyah. Jangankan satu ulama, setengah ulama pun kita tidak menemukan. Jadi ajaran Ahmadiyah ini 100% adalah bikinan zionis yahudi. Tokoh-tokoh Ahmadiyah yang kita lihat di TV kalau pas diwawancarai, jelas bukan ulama. Satu pun syarat tidak ada dalam diri mereka.

Kalau dialukan dialog dan debat, tidak ada satu pun yang mau dan berani menghadapi. Ibarat pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Sebab mereka tahu persis bahwa adu argumentasi itu hanya akan menelanjangi borok-borok ajaran agama Ahmadiyah. Dan percuma saja semua itu dilakukan.

Yang paling efektif buat agama Ahmadiyah adalah bergerilya mencari mangsa, yaitu umat Islam yang jauh dari agama. Lewat berbagai doktrin sesat dan bodoh, ada saja korbannya. Mereka memang didukung sepenuhnya oleh pemerintah asing anti Islam, yang masih saja bercokol di negeri ini, lewat tekanan politiknya, lewat dana-dana yang sangat kuat, lewat tekanan ekonomi, dan berbagai fasilitas yang memang telah jauh hari dipersiapkan.

Kebetulan umat Islam sendiri masih tidur pulas dininabobo oleh paham permisifisme, sekuleris dan juga liberalis. Tiga ‘agama baru’ ini pun tidak muncul begitu saja. Kelompok liberalis misalnya, tiba-tiba punya komunitas, punya media dan juga jaringan, tidak lain karena memang dibiayai oleh asing.

Jadi sebenarnya lucu juga, karena keributan gara-gara adanya agama baru Ahmadiyah yang merusak akidah umat Islam ternyata dilakukan oleh antek-antek asing. Antek-antek lalu punya anak buah yang tidak lain masih beragama Islam. Tapi hatinya sudah mengalami kerusakan parah. Setidaknya sudah luntur terpesona oleh dollar. Selain hati, yang mengalami rusak parah adalah mata mereka, karena sudah berubah menjadi hijau melihat dolar.

Jadi untuk menghentikan keributan ini, mudah saja. Intinya bagaimana agar kucuran dolar itu diputus atau dihentikan, setidaknya dibuat tersendat-sendat, pasti agama Ahmadiyah pun selesai riwayatnya. Ibarat mobil kehabisan bensin, tidak mungkin berjalan.

Tapi selama kucuran dolar masih deras mengalir, apa pun bisa mereka beli. Kalau perlu presiden sebuah negara pun bisa dibeli, apalagi dikombinasikan dengan sifat sang presiden yang bernyali kecil, bermental kurcaci dan selalu siap melaksanakan semua permintaan negara superpower.

Dengan dolar yang berlimpah, untuk sekedar membeli kekuatan pers, LSM anti Islam atau berupa dukungan polisi dan kejaksaaan agar berlaku timpang, ah perkara yang mudah.

Agama Ahmadiyah memang akan tumbur subur di negeri yang apa-apa bisa dibeli seperti Indonesia ini. Yang penting ada kucuran dolar dari luar negeri.

Ide Gila

Mungkin ini ide gila. Bagaimana seandainya umat Islam mengumpulkan duit yang banyak, misalnya dari negara penghasil minyak yang duitnya tidak habis dimakan tujuh turunan. Buat apa?

Duit itu bisa digunakan untuk ‘membeli’ suara LSM anti Islam, dari pada suara mereka sumbang karena selalu dipasok dolar oleh asing, mendingan disumpal dengan uang dari umat Islam. Tentu jumlahnya harus lebih besar dari yang bisa ditawarkan oleh agen asing itu.

Termasuk untuk ‘membeli’ keberpihakan pers dan polisi serta aparat penegak hukum lainnya, yang selama ini jelas keberpihakannya kepada agen dan kepentingan asing. Sebab yang bicara kan uang.

Dan tentu saja duit itu bisa juga ditawarkan kepada pemuka Ahmadiyah untuk ganti cerita. Misalnya mereka diminta mengakui kesalahan yang selama ini dilakukan.

Pasti akan berhasil, sebab tujuan para penggerak dan pembela Ahmadiyah di negeri ini memang semata hanya duit dan duit. Dengan duit, mereka rela menggadaikan akidah dan bicara apa saja, termasuk menginjak-injak akidah ahlisunnah wal jamaah.

Wallahu ‘alam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Jemaat Ahmadiyah jelas bukan bagian dari umat Islam Indonesia alias non-Muslim. Jika mereka tetap ngotot minta dianggap Muslim, maka mereka harus membuang Mirza Ghulam Ahmad dan Kitab Tadzkirahnya. Ini harga mati.

Forum Umat Islam (FUI) merupakan salah satu ormas garda depan yang berupaya memberi pencerahan pada umat Islam Indonesia dalam hal ini. Sebab itu, guna mengelaborasi masalah Ahmadiyah ini maka eramuslim mewawancarai Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath. Berikut petikannya:

Bisa ustadz jelaskan di mana letak kesesatan Ahmadiyah?

Orang yang pertama membuat pengakuan adalah Mirza Ghulam Ahmad, ia membuat pengakuan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dalam pandangan Islam jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, nah itu yang menimbulkan kekesalan di India, daerah asal Mirza Ghulam Ahmad. Pada waktu dalam penjajahan Inggris, Pakistan berusaha untuk memerdekakan negeri Islam di India. Sebenarnya di India itu negara Islam karena yang berkuasa kaum muslimin, meskipun penduduk aslinya beragama Hindu.

Inggris masuk ke India, kekuasaan diambil-alih Inggris. Kemudian dari ajaran Mirza, yang membuat kita menduga kuat bahwa ajaran Ahmadiyah itu buatan Inggris, karena para pengikutnya dilarang untuk berjihad melawan pemerintahan Inggris. Dari sini kita bisa melihat, bahwa mereka adalah bagian dari kolonialis.

Keberadaan Ahmadiyah di Pakistan ditentang rakyatnya sendiri sehingga mereka memindahkan markas besarnya ke London.

Penyimpangannya seperti apa?

Sudah tampak jelas sekali, tidak benar kalau ada yang mengatakan ini khilafiyah. Karena urusan nabi palsu ini adalah hal yang pokok, mendasar, dan sudah ada sejak dulu.

Dari segi ajaran Islam, mereka sudah melanggar sesuatu yang sudah ada dalam Al- Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, ‘tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi tiadalah dia merupakan rasulullah dan penutup para nabi’.

Ahmadiyah itu mengarang-karang bahwa khatamuun nabiyiin di situ bukan penutup para nabi, tapi sebagai stempel kenabian atau cap kenabian, ini karangan mereka. Padahal dalam hadis sudah jelas, hadis Imam Ahmad At-Tawuud, Imam Turmudzi, maupun Imam Bukhori, menyebutkan ‘aku adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi sesudahku’. Jelas dalam hadis Bukhori, yang mengatakan, tidak ada nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah.

Pada zaman Rasul bagaimana cara mengatasi persoalan nabi palsu. supaya saat ini umat Islam mempunyai refensi yang benar?

Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi adalah kesesatan, dan apabila dia menyampaikan kepada orang lain, statusnya menjadi penyesatan. Karena pada zaman Rasulullah itu sudah ada contohnya orang yang bernama Musailamah menulis surat kepada Rasulullah. Surat berbunyi, ’surat dari Musailamah rasulullah, kepada Muhammad rasulullah’, kemudian Muhammad SAW membalas dengan ‘Surat dari Rasulullah ditujukan kepada Musailamah sang pembohong’. Beberapa hadis lain menyatakan, ‘kalau sekiranya Muhammad memberikan pangkat kenabian padaku sesudahnya, maka aku akan mengikuti dia’. Artinya apa kalau Muhammad SAW tidak memberikan pangkat kenabian itu kepadanya, dia tidak akan mengikuti Nabi Muhammad berarti dia murtad. Nabi SAW pun berkata,

‘Andaikan kau meminta pelepah kurma ini aku tidak akan berikan’. Ya pelepah kurma saja tidak diberikan, apalagi pangkat kenabian, ‘karena pangkat kenabian itu tidak bisa diberikan atau diwariskan, tapi itu adalah kehendak Allah SWT’. Kemudian ada dua pengikut Musailamah dari daerah yang letaknya sangat jauh Madinah menyampaikan surat kepada Rasul, lalu Rasul bertanya,

‘Apakah kalian bersaksi aku adalah Rasulullah, lalu keduanya menjawab kami bersaksi Musailamahlah Rasulullah’ jadi mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, baik Musailamah dan pengikutnya yang berjumlah 41 ribu dari kalangan suku bani Hanifah, mereka murtad, padahal sebelumnya mereka muslim. Karena mereka murtad, maka Rasulullah mengatakan lagi kepada utusan itu ‘kalau seandainya aku adalah kepala negera yang membunuh utusan, pasti kalian berdua akan aku bunuh’, tapi ada kesepakatan saat yang mengatakan utusan tidak boleh dibunuh.

Hadist ini dipahami oleh para oleh sahabat bahwa hukuman untuk para pengikut Musailamah dan termasuk dua utusan tidak pada posisi sebagai utusan adalah mereka dihukum mati. Ketika khalifah Abu Bakar, ketika kelompok Musailamah Al-Khalzab bersatu dengan kelompok murtadin, lalu kelompok murtadin ini bahu membahu untuk membangkang pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, kemudian Abu Bakar mengangkat panglima untuk menyampaikan ultimatum dari khalifah kepada mereka, agar segera kembali kepada Islam.

Kemudian keluar ayat terjemahan berbunyi “Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya sekedar seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau, kalau sekiranya Muhammad itu wafat, maka kalian berpaling ke belakang (murtad).” Ayat ini yang dipakai khalifah Abu Bakar untuk mengembalikan kaum murtadin ke pangkuan Islam dan menjalankan syariat Islam yang diyakini sebelumnya, apabila mereka menolak bertobat tidak mau kembali kepada Islam maka hukumannya adalah hukuman mati, tanpa pandang bulu. Tapi bagi mereka bertobat, dan diterima kembali sebagai pemeluk Islam.

Apakah pemerintah harus melakukan seperti contoh para sahabat zaman Rasulullah?

Meskinya pemerintah muslim menangani dengan cara-cara seperti itu, contoh di atas memberikan gambaran bahwa nabi palsu bukan baru kemarin, bukan baru Mirza Ghulam Ahmad, di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada, di zaman khulafaurasyiddin sudah ada.

Jangan dibiarkan ada, sebab kalau dibiarkan ada, mereka sangat membahayakan bagi umat Islam, karena mereka melakukan pemurtadan. Jadi contoh di atas, merupakan landasan syari’i yang harus diambil terhadap orang Ahmadiyah. Itu sudah jelas, itu sudah nyata jangan diplintir-plintir ke sana kemari.

Kalau penyelesaian melalui jalan pengadilan seperti yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi?

Kalau mau pengadilan ya pengadilan yang merujuk pada syariat, tapi yang mau diadili apanya. Kalau yang mau diadili sesat atau tidak sesat, mereka jelas sudah sesat, menurut syariat Islam, orang yang sesat harus diminta bertobat, mereka sudah murtad.

Mereka diajak kembali kepada Islam, gampangnya itu saja. Kalau diadili, tapi tetap dalam kemurtadanya buat apa diadili,

Apanya yang diadili. Jadi mereka diajak kembali masuk kepada Islam, kalau diajak tidak mau, ya menurut syariat Islam hukumnya dihukum mati. Kalau mau diadili harus ada Mahkamah Syariah seperti ini, baru bisa. Kalau pengadilannya tidak bisa menilai benar dan tidak sesuai syariah Islam ya susah. Janganlah merusak ajaran Islam dengan ketidakjelasan. Kita sudah pengalaman dalam kasus Playboy, dibawa ke pengadilan tapi keputusannya tidak jelas. Yang mengatakan tuntutan tidak bisa diterima karena KUHP tidak berlaku, harus mengikuti UU Pers, ya bagaimana kalau terulang seperti tidak akan ada penyelesaiannya.