PRO-KONTRA HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Kebiri Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi*

Pendahuluan
Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Kasus yang dialami Putri Nur Fauziah (9 tahun) yang tewas akibat kekerasan seksual di Kalideres, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu dijadikan contoh kondisi darurat tersebut. Data Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan, hingga kini terdapat 21.689.797 kasus pelanggaran hak terhadap anak, dan 58% di antaranya merupakan kejahatan seksual. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan ada 22 juta anak yang mengalami kekerasan sepanjang 2010-2014, dan 42% di antaranya merupakan kasus kejahatan seksual. (Koran Tempo, 23/10/2015). Continue reading PRO-KONTRA HUKUMAN KEBIRI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

BPJS Bukan Saja Tidak Sesuai Syariah, Tapi Juga Haram

image

Pro-Kontra tentang BPJS kembali mencuat minggu lalu, setelah MUI menyatakan haram, melalui fatwa yang dikeluarkan dalam Ijtima’ MUI di Tegal beberapa waktu lalu. Meski kemudian melunak, setelah ada beberapa pihak yang menolak mengharamkannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua PBNU, Said Aqil Siradj. MUI pun kemudian menyatakan, bahwa BPJS belum sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam Talkshow dengan TVOne, Dr. Syafii Antonio, menyatakan, bahwa masalah BPJS ini ada tiga. Pertama, terkait dengan ta’awun . Kedua, investasi. Ketiga, denda. Jadi, kalau ada yang belum sesuai dengan syariah, bisa diselesaikan dengan tiga skema tersebut. Tapi, benarkah, BPJS dengan produknya SJSN [Sistem Jaminan Sosial Nasional] itu hanya tidak sesuai dengan syariah, sehingga bisa disyariahkan? Ataukah, memang BPJS dan SJSN-nya memang haram dari asasnya, sehingga tidak mungkin disyariahkan?

Continue reading BPJS Bukan Saja Tidak Sesuai Syariah, Tapi Juga Haram

Urbanisasi dan Buruknya Ri’ayah Oleh Negara

Rakyat negeri ini masih terus merasakan buruknya ri’ayah atas kepentingan dan urusan mereka. Hal itu tercermin dari masalah kecelakaan lalu lintas selama mudik, masalah urbanisasi dan ketimpangan pembangunan, dan sebagainya.

Ditlantas Polri mencatat selama mudik 2012 terjadi 5.233 kecelakaan lalu lintas, 908 orang meninggal, 1.505 orang luka berat, dan 5.139 orang luka ringan. Kerugian materi akibat ini diperkirakan Rp 11,815 miliar.

Semua itu tetap tidak bisa dilepaskan dari ri’ayah yang masih buruk. Mengapa tingkat kecelakaan justru meningkat cukup besar. Semestinya bisa diantisipasi sebab mudik itu rutinitas yang terjadi tiap tahun.

Selain itu, arus balik mudik lebaran selalu membawa persoalan kependudukan bagi sejumlah kota-kota besar. DKI Jakarta misalnya, diperkirakan dimasuki sekitar 50 ribu pendatang baru. Sementara Tangerang Selatan diperkirakan diserbu 13 ribu warga pendatang. Continue reading Urbanisasi dan Buruknya Ri’ayah Oleh Negara

TAMPILNYA CHINA SEBAGAI SEBUAH KEKUATAN

بسم الله الرحمن الرحيم

1. Lonjakan ekonomi China tidak terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi itu adalah hasil dari strategi yang direncanakan dan diatur dengan baik. Dimulai pada masa Deng Xiaoping yang pada waktu itu dikenal oleh sebagian orang dengan istilah “Politik Pintu Terbuka”. Setelah Xiaoping, penggantinya menggunakan istilah “Kebangkitan Damai China”. Kedua strategi tersebut -Politik Pintu Terbuka dan Kebangkinan Damai China- pada substansinya berbicara tentang tranformasi China menjadi kekuatan ekonomi dan menerjemahkan kekuatan ekonomi itu menjadi kekuatan militer yang bisa mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan China. Begitu juga, kedua strategi itu ditujukan untuk menghadapi setiap pihak yang akan meminimalkan misi China dalam mempromosikan ideologinya secara kuat di luar negeri dan menghadapi siapa saja dari kekuatan besar yang berusaha menghadang China, utamanya Amerika Serikat. Disamping itu, kedua strategi itu juga dimaksudkan untuk meredakan kekhawatiran tetangga China dan meyakinkan mereka akan tidak adanya niyat China dalam memperluas hegemoninya di kawasan Asia Pasifik.

2. Untuk merealisasi hal itu, China mengembangkan perekonomiannya melalui dua tahap: pertama, reformasi pedesaan. Kedua, industrialisasi pedesaan dan reformasi perusahaan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor diantaranya upah buruh lokal yang murah, penguasaan teknologi maju dari barat – teknologi maju dirahasiakan- dan Rusia, urbanisasi yang cepat, eksport yang digerakkan oleh industri dan penjualan barang-barang murah ke seluruh dunia. Sebagian besar ekspor industri China adalah ke Jepang dan Jerman. Oleh karena itu China pada era 80-an dan 90-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang besar. Sejak tahun 1979 sampai tahun 2010 rata-rata angka pertumbuhan PDB China mencapai 9,91 %, dan tertinggi pernah mencapai 15,2 % pada tahun 1984. Pada dekade pertama abad ini, China mencatatkan angka pertumbuhan PDB 13 % pada tahun 2007 sebelum akhirnya mengalami penurunan. Perekonomian China belum benar-benar muncul kecuali pada dekade lalu. PDB China melampaui PDB Italia pada tahun 2000, Prancis tahun 2005, Inggris tahun 2006, Jerman tahun 2007 dan akhirnya mengalahkan PDB Jepang pada tahun 2010 (Nin-Hai Tseng, ““China is richer, but most Chinese are still poor”, CNN online, 17 Feb, 2011). Hal itu menjadikan China sebagai perekonomian kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Sebagian pihak memprediksi, China akan menjadi kekuatan perekonomian terbesar di dunia pada akhir tahun 2019 (“How to gracefully step aside”, The Economist online, 11 Januari 2011). Periode itu mendorong sebagian orang China menganggap bahwa masa keemasan (Shengshi) China telah datang. Continue reading TAMPILNYA CHINA SEBAGAI SEBUAH KEKUATAN

Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan

Buruh – Majikan adalah imbas dari sistem kapitalis, dalam syariah islam antara pekerja dan pemilik modal sama kedudukanya.

Problem perburuhan ini sebenarnya terjadi dipicu oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost terendah. Living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup mereka.

Konsekuensinya kemudian adalah terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya. Continue reading Cara Islam Mengatasi Masalah Perburuhan

Hubungan Perjuangan Melawan Penjajah Belanda di Indonesia dengan Khilafah Islam

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan orang/pejabat Belanda bahwa banyak sultan-sultan di Indonesia memberikan baiatnya (sumpah kesetiaan dan kepatuhan) kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif kaum Muslim di wilayah Sultan itu menjadi warga negara Khilafah [Negara Islam].

Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. Koran Sumatera Post menulis tentang ini pada tahun 1922: “Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul.”

Bukan hanya itu, mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. Sebagaimana yang diakui Koran Sumatra Post tahun 1922: “Pada hari ini, serangan-serangan atas kami menjadi hal penting karena merupakan sikap mentalitas atas ide Perang Suci.”

Pan-Islamisme: Konsulat Belanda di Konstantinopel telah memperingatkan pemerintah bahwa utusan rahasia Kaum Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia yang dikuasai, dengan tugas memotivasi orang-orang Islam (untuk memberontak). Continue reading Hubungan Perjuangan Melawan Penjajah Belanda di Indonesia dengan Khilafah Islam

Blok Mahakam untuk Rakyat

oleh Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total pertama kali pada tanggal 31 maret 1967, untuk jangka waktu 30 tahun, dan telah berakhir pada 31 Maret 1997. Namun sebelum Maret 1967, KKS telah diperpanjang untuk masa kontrak 20 tahun, sehingga kontrak Blok Mahakam baru akan berakhir tanggal 31 Maret 2017. Sesuai ayat 1 Pasal 28 PP No.35/2004, kontraktor dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan kontrak untuk masa waktu 20 tahun berikutnya. Sejalan dengan itu, ayat 4 dan 8 PP Pasal 28 No. 35/2004 pemerintah (Menteri ESDM) yang dapat pula menolak atau menyetujui permohonan tersebut. Sesuai ayat 5 Pasal 28 PP No.35/2004, kontraktor dapat menyampaikan permohonan perpanjangan kontrak 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Pada bulan Juni 2007, EVP Total, Christophe de Margerie, telah mengajukan perpanjangan kedua kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Pada saat itu Purnomo menyatakan terlalu dini untuk membahas perpanjangan kontrak. Selain itu, Purnomo merespon permintaan Total dengan menyampaikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pola bagi hasil dari kesepakatan sebelumnya, yakni 70 (pemerintah) : 30 (kontraktor), dan menyertakan saham pemerintah pada Blok Mahakam. Untuk itu pemerintah memberi kesempatan kepada Pertamina atau perusahaan daerah memiliki participating interest (PI) di Blok Mahakam. Pada prinsipnya pemerintah belum memberikan jawaban spesifik, namun menyatakan siap memperpanjang kontrak sepanjang blok tersebut dikelola bersama dengan pihak Indonesia. Continue reading Blok Mahakam untuk Rakyat

Kesatuan Awal dan Akhir Ramadhan Membutuhkan Khilafah

Pengantar:Alhamdulillah, tahun ini mayoritas kaum Muslim di seluruh dunia—kecuali hanya segelintir orang—mengawali Ramadhan serentak pada hari dan tanggal yang sama. Kita berharap tahun ini kaum Muslim juga mengakhiri Ramadhan dan merayakan Idul Fitri pada hari dan tanggal yang sama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun yang akan datang, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sering muncul perbedaan di tengah-tengah kaum Muslim mengenai penentuan awal dan akhir Ramadhan. Mengapa perbedaan itu kerap terjadi? Apa faktor penyebabnya? Adakah ini murni semata-mata alasan fiqhiyah yang ditoleransi? Ataukah ada alasan lain? Mungkinkah perbedaan ini disatukan? Jika mungkin, bagaimana caranya? Itulah beberapa pertanyaan yang diajukan Redaksi kepada Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) KH Hafidz Abdurrahman, MA. Berikut petikan wawancaranya.

 

 

Kadang terjadi perbedaan di tengah kaum Muslim tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan. Mengapa bisa terjadi perbedaan itu? Continue reading Kesatuan Awal dan Akhir Ramadhan Membutuhkan Khilafah

Bring Back My Life's