Kemerdekaan jalan menuju Liberalisasi

Liberalisasi menjadi jalan bagi penguasaan seluruh kekayaan alam Indonesia sekaligus menghadang Islam politik tampil memimpin negeri ini.

Ada seorang perempuan Muslimah taat di Jakarta. Pakaiannya berupa gamis panjang sampai mata kaki dan longgar (jilbab). Kerudungnya pun panjang ke bawah dan lebar. Ibadahnya rajin. Siapa yang bertemu dia pada saat itu tentu akan mencitrakan dirinya sebagai seorang muslimah yang taat.

Namun, siapa sangka dalam beberapa waktu kemudian dia berubah 360 derajat. Awalnya dia mengubah gaya berpakaiannya menjadi modis. Mengenakan pakaian jeans dan baju ketat. Kerudungnya pun tak lagi panjang dan lebar. Lama-kelamaan ditanggalkan kerudungnya. Bajunya pun mulai memperlihatkan bagian-bagian tertentu tubuhnya. Siapapun yang melihat, pasti mencitrakannya bukan lagi sebagai Muslimah yang taat.

Perubahan itu terjadi begitu dia masuk ke sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM di Jakarta. Perempuan itu didoktrin dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) ala Barat yang mengagungkan kebebasan dan membebaskan manusia dari aturan Sang Pencipta. Sedikit demi sedikit pemahaman Islamnya luntur digantikan pemikiran sekular. Seperti aktivis-aktivis HAM lainnya, kini dia menjadi pejuang HAM yang mendewakan Barat dengan segala kebebasannya.

Kisah perempuan itu hanya satu contoh kecil dari proses serangan pemikiran yang diarahkan kepada kaum Muslim. Liberalisasi di segala bidang berlangsung secara massif melalui banyak jalur; melalui pendidikan di sekolah formal, media massa, dan ceramah-ceramah oleh kalangan aktivis sekular-liberal di berbagai tempat.


Liberalisasi Politik

Liberalisasi politik berlangsung massif sejak reformasi bergulir tahun 1998. Pemilihan umum yang biasanya hanya diikuti oleh tiga kontestan Pemilu sejak tahun 1971 berubah. Orang dengan mudah membuat partai politik. Partai politik yang dulu eksis di era Orde Baru pun pecah. Partai-partai politik baru tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka menikmati euforia reformasi. Pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pujian demi pujian pun datang dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Proses pemilu tersebut didahului dengan proses perubahan paket UU politik. Di sinilah proses liberalisasi politik berlangsung. Barat mengawal proses ini dengan serius. Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengutarakan agenda tersebut dalam pernyataannya di depan World Economic Forum, di Davos, Swiss tahun 1999, “Hal ini (Pemilu mendatang), secara fundamental, merupakan suatu rentang waktu yang sangat penting bagi Indonesia. Pemilu mendatang di Indonesia harus sukses. Pemilu itu selayaknya menjadi ‘katup pengaman’ untuk meredakan gejolak dan tekanan dalam negeri. Tetapi, bila Pemilu yang dipercaya gagal diselenggarakan, maka potensi ketidakstabilan akan bertambah besar dan integritas negara akan dipertanyakan.”

Di dalam negeri berdiri LSM Cetro (Centre for Electoral Reform) atau Pusat Reformasi Pemilu yang memperoleh dana dari asing melalui berbagai lembaga donor asing yang beroperasi di Indonesia seperti USAID dan UNDP.

Hasil Pemilu ini kemudian melahirkan perombakan politik secara besar-besaran. Ini ditandai dengan amandemen Undang Undang Dasar 1945. Akhirnya, Indonesia berubah secara fundamental menjadi sangat liberal dalam semua sektor.

Secara politik, Indonesia yang semula menganut sistem kesatuan, pelan-pelan mempraktikkan sistem yang mirip federasi. Otonomi daerah dibuka. Kepala daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya. Hubungan dengan kekuasaan di pusat seolah menjadi hanya sekadar hubungan administratif. Akibatnya, birokrasi pemerintahan tidak berjalan harmonis.

Pemilu yang diikuti oleh banyak partai politik tak mampu melahirkan kestabilan politik. Para desainer pun beranggapan ini akibat presiden kurang mendapat legitimasi rakyat. Solusinya, presiden dan wakil presiden serta seluruh kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Akhirnya, Pemilu tak cukup hanya memilih wakil rakyat, tetapi juga presiden dan wakil presiden serta para kepala daerah.

Namun, hingga 10 tahun berlangsungnya proses liberalisasi politik ini, rakyat belum menggapai impiannya, yakni pemerintah yang mampu mensejahterakan mereka. Presiden selama reformasi ternyata hanya sekadar ganti orang, sementara wakil-wakil rakyat justru banyak yang berkhianat. Semua memikirkan diri dan kelompoknya demi kelanggengan kursi dan kekuasaannya. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap penguasa dan wakil rakyat kian hari kian menurun.


Liberalisasi Ekonomi

Yang paling menonjol dari perubahan tersebut adalah liberalisasi ekonomi. UUD 1945 yang baru membuka kran seluas-luasnya bagi masuknya investor asing. Tak mengherankan jika kemudian lahir UU Migas, UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal sebagai turunan dari UUD 1945 hasil amandemen. Asing boleh menguasai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Liberalisasi ekonomi ini merupakan wujud atas kesepakatan Pemerintah—waktu itu Soeharto—dengan IMF (International Monetary Fund) guna menangani krisis ekonomi Indonesia sejak 1997. Resep IMF itu adalah: penghentian subsidi harga, pemotongan pengeluaran Pemerintah, dan dibukanya berbagai penghalang bagi investor asing.

Dampak liberalisasi ekonomi yang paling terasa bagi rakyat adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan UU Migas No 22 Tahun 2001, harga BBM disesuaikan dengan harga pasar BBM dunia. Pertamina tak bisa lagi menjadi pemain tunggal di sektor hilir. Walhasil, pelan-pelan Pemerintah mencabut subsidi BBM. Tahun 2005, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM hingga 125 persen. Tahun ini Pemerintah menaikkan lagi hingga sekitar 30 persen. Rencananya kenaikan itu akan terus dilakukan hingga harga BBM dalam negeri sama dengan harga BBM internasional. Bahkan Bappenas telah menyusun rencana untuk menaikkan harga BBM ini setiap bulan. Jika harga BBM sudah sesuai dengan harga pasar internasional, pemain asing akan ikut berjualan BBM. Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.” (Kompas, 14 Mei 2003).

Jauh sebelum harga BBM sesuai pasar internasional, para pemain telah mengajukan izin untuk membuka stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Menurut Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Di antaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Masuknya perusahaan multinasional ke sektor hilir migas kian menambah cengkeraman asing di sektor ini. Sebelumnya mereka telah menguasai sektor hilir (eksplorasi dan penambangan). Hingga tahun 2008, berdasarkan data dari Serikat Pekerja Pertamina, perusahaan asing menguasai sekitar 90 persen migas Indonesia. Bahkan penguasa tambang emas terbesar di dunia di Timika, Papua, adalah Freeport Mcmoran (AS).

Di sektor lainnya, Pemerintah melalui UU Sumber Daya Air memberikan kesempatan kepada investor asing untuk masuk dalam penguasaan air di Indonesia. Privatisasi air ini ditandai dengan bercokolnya dua perusahaan asing di Ibukota Negara, yakni Thames (Inggris) dan Lyonase (Prancis). Beberapa perusahaan asing lainnya telah mengikat kerjasama dengan PDAM di daerah. Bahkan perusahaan air kemasan terbesar di Indonesia kini telah jatuh ke tangan Danone dari Prancis.

Perusahaan-perusahaan asing berhasil pula menguasai Indosat; perusahaan yang mengendalikan satelit dan seluruh jalur komunikasinya. Hutan-hutan Indonesia pun menjadi milik mereka, termasuk perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan semen milik Pemerintah juga berpindah kepemilikan kepada asing. Terakhir, asing mau mengincar Krakatau Steel, salah satu perusahaan strategis Indonesia dan pabrik baja terbesar. Proses liberalisasi ekonomi ini menjadi sangat mungkin dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal. UU itu tidak lagi membatasi siapa pun yang akan berbisnis di Indonesia, lokal maupun internasional. Malah, dengan UU itu, asing bisa mendapatkan hak guna usaha sepanjang 95 tahun! Padahal di zaman VOC saja HGU ini maksimal 75 tahun.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s