Hubungan Perjuangan Melawan Penjajah Belanda di Indonesia dengan Khilafah Islam

Sudah menjadi rahasia umum di kalangan orang/pejabat Belanda bahwa banyak sultan-sultan di Indonesia memberikan baiatnya (sumpah kesetiaan dan kepatuhan) kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif kaum Muslim di wilayah Sultan itu menjadi warga negara Khilafah [Negara Islam].

Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. Koran Sumatera Post menulis tentang ini pada tahun 1922: “Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul.”

Bukan hanya itu, mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. Sebagaimana yang diakui Koran Sumatra Post tahun 1922: “Pada hari ini, serangan-serangan atas kami menjadi hal penting karena merupakan sikap mentalitas atas ide Perang Suci.”

Pan-Islamisme: Konsulat Belanda di Konstantinopel telah memperingatkan pemerintah bahwa utusan rahasia Kaum Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia yang dikuasai, dengan tugas memotivasi orang-orang Islam (untuk memberontak).

Blok Mahakam untuk Rakyat

oleh Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies, IRESS Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total pertama kali pada tanggal 31 maret 1967, untuk jangka waktu 30 tahun, dan telah berakhir pada 31 Maret 1997. Namun sebelum Maret 1967, KKS telah diperpanjang untuk masa kontrak 20 tahun, sehingga kontrak Blok Mahakam baru akan berakhir tanggal 31 Maret 2017. Sesuai ayat 1 Pasal 28 PP No.35/2004, kontraktor dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan kontrak untuk masa waktu 20 tahun berikutnya. Sejalan dengan itu, ayat 4 dan 8 PP Pasal 28 No. 35/2004 pemerintah (Menteri ESDM) yang dapat pula menolak atau menyetujui permohonan tersebut. Sesuai ayat 5 Pasal 28 PP No.35/2004, kontraktor dapat menyampaikan permohonan perpanjangan kontrak 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Pada bulan Juni 2007, EVP Total, Christophe de Margerie, telah mengajukan perpanjangan kedua kontrak Blok Mahakam kepada Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro. Pada saat itu Purnomo menyatakan terlalu dini untuk membahas perpanjangan kontrak. Selain itu, Purnomo merespon permintaan Total dengan menyampaikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan pola bagi hasil dari kesepakatan sebelumnya, yakni 70 (pemerintah) : 30 (kontraktor), dan menyertakan saham pemerintah pada Blok Mahakam. Untuk itu pemerintah memberi kesempatan kepada Pertamina atau perusahaan daerah memiliki participating interest (PI) di Blok Mahakam. Pada prinsipnya pemerintah belum memberikan jawaban spesifik, namun menyatakan siap memperpanjang kontrak sepanjang blok tersebut dikelola bersama dengan pihak Indonesia.

Gejolak Mesir dan Reformasi Gagal Indonesia

Mengikuti Tunisia , Mesir bergolak. Dengan keberanian yang luar biasa , rakyat Mesir turun ke jalan-jalan menuntut turunnya rezim diktator Mubarak. Menerjang barisan pasukan keamanan bertampang seram , tidak peduli desing peluru siap merobek tubuh mereka. Rakyat Mesir sudah muak terhadap kediktatoran Mubarak yang terus dibela dan dilindungi oleh negara asing Amerika Serikat. Krisis ekonomi , kemiskinan dan pengangguran menjadi api yang membakar kemarahan.

Kondisi yang lebih kurang sama dialami Indonesia di masa reformasi tahun 1998. Rakyat bersama tokoh reformis menuntut Suharto yang puluhan tahun telah berkuasa turun tahta. Suhorto mirip dengan Mubarak menggunakan tangan besi membungkam lawan-lawan politiknya. Krisis ekonomi yang mengguncang Asia saat itu mempercepat kejatuhan Soeharto.

Reformasi 1998 memang berhasil menumbangkan sang diktator, namun hingga kini persoalan Indonesia belum selesai. Apa yang di era Soeharto dikritik oleh demonstran seperti maraknya korupsi, kolusi,mafia peradilan, kemiskinan, justru kembali berulang saat ini. Dalam beberapa hal bahkan lebih parah. Berbagai julukan diberikan kepada Indonesia saat ini : negara gagal, republik koruptor, negara lelucon sampai negara biadab !

IIPAC Eksis, Pilpres 2014 Harus Lewat Lobi Yahudi

Indonesia-Israel Public Affair Committee (IIPAC) diresmikan pada Jumat (29/1/10) lalu. Adanya IIPAC adalah untuk memfasilitasi investor Yahudi dari seluruh dunia untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Komite Urusan Publik Indonesia-Israel ini diyakini akan berperan dalam Pilpres 2014 di Indonesia. Hal ini disampaikan Munarman (Koordinator Tim Advokasi Forum Umat Islam) dalam Semiloka “Menyingkap Jaringan Yahudi di Indonesia” Ahad (31/1/10).

Munarman, yang sempat masuk bui karena kasus aksi unjuk rasa FPI dan AKKBB beberapa tahun lalu, mengatakan, jaringan Yahudi sudah ada sejak dulu. “Yahudi pakai cover atau samaran. Cara yang paling ampuh adalah dengan informasi, yaitu media massa,” ungkap Munarman.

Tantangan Umat Di Era Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh: Muhammad Rahmat Kurnia

Terbentuklah sudah pemerintahan baru SBY-Boediono. Bagaimana umat Islam kedepan? Ada beberapa hal yang penting menjadi catatan. Pertama, Indonesia akan makin Liberal dan pro Barat (west friendly). Tengoklah wakil presiden Boediono. Kebijakan-kebijakannya selama ini baik sebagai menteri koordinator bidang ekonomi maupun Gubernur Bank Indonesia sangatlah pro liberal. Begitu juga, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebagai mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Asia Pasifik, anak emas Widjojo Nitisastro, yang disebut banyak kalangan sebagai bagian dari Mafia Berkeley. Elka M. Pangestu yang masih menjadi Menteri Perdagangan adalah mantan direktur lembaga think tank Orde Baru, Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dialah pendukung utama lahirnya UU Penanaman Modal yang membiarkan asing menanamkan modalnya hingga 95% dalam segala bidang. Apalagi berbagai perangkat UU liberal telah tersedia seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Badan Hukum Pendidikan, dll. Karenanya, listrik dan BBM peluang besar akan naik pada 2010. Sementara, hutang akan terus bertambah. Sebagai contoh, tahun ini pemerintah akan membayar hutang Rp127,607 triliun. Semua pembayaran akan ditutup dari hutang lagi.

Bongkar Century-Gate!

“Kasus Bank Century jika dibuka akan panjang dan melebar kemana-mana,” kata H.M. Jusuf Kalla kepada Said Agil Sirajd, saat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu bertemu Kalla di Jakarta (4/9). Ketika pernyataan itu dikejar, Jusuf Kalla mengelak dan hanya mengemukakan jiika dirinya sedari awal tidak setuju dengan bailout Bank Century karena yakin jika kasus yang menimpa bank tersebut merupakan perampokan pejabatnya sendiri.

Pentingnya Indonesia yang Demokratis

Meski selalu ada potensi bahaya dari partai Islam terhadap kebebasan yang demokratis, jika kelak berkuasa, pelibatan partai-partai tersebut dalam institusi-institusi demokrasi secara terbuka dalam jangka panjang akan mendorong lahirnya sikap moderat” (RAND Project AIR FORCE)

Tentu bukan tanpa alasan kalau Hillary Clinton memuji-muji Indonesia sebagai negara demokratis terbesar dunia yang berhasil menggabungkan Islam dan demokrasi. Bukan tanpa alasan pula kalau negara Barat memberikan bantuan dana yang besar bagi suksesnya pemilu Indonesia termasuk menghadirkan pemantau asing. Eksistensi penjajahan negara Barat seperti Amerika Serikat sangat ditentukan sejauh mana dunia lain mengadopsi ide pokok mereka demokrasi dan liberalisme. “ Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi,” tegas Bush (Kompas, 6/11/2004).

Maklumat Politik Indonesia

AS Menghendaki Papua Lepas Dari Indonesia

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, beberapa waktu lalu 40 anggota Kongres AS mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono. Surat bertanggal 29 Juli 2008 tersebut intinya adalah meminta Presiden SBY untuk membebaskan “segera dan tanpa syarat” dua orang aktivis sparatis Papua, yakni anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bernama Filep Karma dan Yusak Pakage. Sebagaimana diketahui, keduanya telah mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Abepura, 1 Desember 2004 lalu. Kemudian, pada Mei 2005, pengadilan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara terhadap keduanya (Republika, 11/8/2008).

AS TERLIBAT DALAM KERUSUHAN DI INDONESIA

Baru-baru ini FUI (Forum Umat Islam) mengecam campur tangan AS dalam insiden Monas. Dugaan adanya keterlibatan AS dalam insiden ini bisa dimengerti. Mengingat selama ini , Negara Paman Sam memang sering mencampuri urusan negara lain termasuk Indonesia. Banyak dokumen yang menyebutkan CIA terlibat dalam peristiwa berdarah tahun 60-an . Negara ini juga diduga terlibat dalam kerusuhan di Indonesia menjelang jatuhnya rezim Soeharto. Seperti biasa AS menggunakan isu-isu liberal seperti HAM, Demokrasi, atau Pluralisme untuk kepentingan politik jahatnya. LSM komprador dalam negeripun digunakan untuk memuluskan berbagai kejahatannya di Indonesia. Berikut ini sebuah artikel menarik yang mengungkap fakta-fakta itu.Artikel yang dimuat dalam The New York Times (20 Mei 1998) ini dengan jelas menunjukkan AS terlibat dalam kerusuhan di Indonesia untuk menjatuhkan Soeharto. Adnan Buyung Nasution yang sekarang gencar membela Ahmadiyah diduga menerima dana asing untuk memuluskan kepentingan AS. Artikel ini berjudul : UNREST IN INDONESIA: THE OPPOSITION; U.S. Has Spent $26 Million Since ‘95 on Suharto Opponents.